KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati acap kali dituding sebagai menteri “tukang utang.” Mungkin karena selama pandemi Covid-19, utang pemerintah meningkat baik secara nominal dan secara rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menjawab hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berutang untuk menyelamatkan masyarakat. Ia menegaskan, jika dibandingkan dengan India, Amerika Serikat (AS), Prancis, Inggris, bahkan Jerman, yang rata-rata rasio utangnya sudah di atas 60%, bahkan ada yang 100%, rasio utang Indonesia masih jauh lebih rendah.

“Enggak ada yang utangnya serendah kita,' tandas Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Selasa (22/3). Asal tahu saja, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat 41%.

Baca Juga: Menkeu: Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Jadi Cerminan Pemulihan Ekonomi

Sri Mulyani menyebutkan, peningkatan utang tersebut seiring dengan kebutuhan belanja yang juga meningkat untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19 di tengah penerimaan negara yang turun drastis hingga 18%.

Penerimaan negara tersebut turun di awal-awal pandemi melanda Indonesia, sehingga berakibat kepada dunia usaha yang kolaps. Bahkan tidak sedikit yang harus menutup usahanya. Untuk itu, langkah cepat yang diambil pemerintah adalah dengan berutang, sehingga bisa cepat tanggap dalam membantu pihak-pihak yang terimbas pandemi tersebut.

“Kita dihadapkan pilihan penerimaan turun dan masyarakat ancaman kesehatan, PHK, sosial dan ekonomi ambruk dan sektor keuangan kalau enggak dihentikan,” jelasnya.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan, defisit anggaran akan turun perlahan dan kembali di bawah 3% dari PDB pada 2023. Ia juga berharap sejalan dengan ekonomi yang mulai pulih, maka utang Indonesia akan menurun, dan perlahan bisa kembali seperti pada pra pandemi.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Jadi 11% Tak Memberatkan Masyarakat Menengah ke Bawah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat