KONTAN.CO.ID -  Kementerian Perhubungan mendorong pihak BUMN/BUMD dan swasta untuk mengelola 20 pelabuhan dan 10 bandara di Indonesia dengan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Operasional (KSO).

Adapun pelabuhan yang akan di KSP dan KSO-kan, antara lain: Pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung. Sementara bandara: Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, adanya kerjasama tersebut, dampak pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik. "Dengan dukungan swasta, pekerjaan-pekerjaan kita akan memberikan dampak yang lebih baik, lebih besar dan signifikan, kata Menhub dalam rilis, Selasa (5/9).

Promo HUT KB Bank ke-55 Beri Diskon Hingga Rp550 Ribu di Merchant Favorit

Dia menerangkan, saat ini pemerintah butuh dana untuk membangun daerah terluar dan terpinggir, dengan melakukan kerjasama tersebut, APBN untuk belanja barang, belanja modal, juga SDM, yang tadinya dialokasikan untuk pelabuhan dan bandara tersebut, bisa dialihkan ke pelabuhan dan bandara lain yang lebih kecil.

"Proses MOU semua pelabuhan dan Bandara tersebut ditargetkan selesai Desember 2017. Segala prosesnya harus ada kepastian hukum," ungkap dia.

Budi mengungkapkan, bahwa kerja sama yang akan dilakukan itu untuk jangka waktu 30 tahun ke depan. "Bisa dibayangkan 30 tahun yang akan datang aset itu bermanfaat sekali, ujar dia.

Dalam waktu dekat, kata Budi Karya, ada dua pelabuhan yang siap MoU, yakni KSOP Bima dan KSOP Waingapu dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). "Fungsi-fungsi operasional akan dilimpahkan ke Pelindo 3, sedangkan fungsi-fungsi keamanan tetap dilakukan oleh Kemhub," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News