KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjawab tuntutan warga Pati yang meminta agar Bupati Pati Sadewo dinonaktifkan dari jabatannya. 

Menurutnya, pihaknya tidak bisa menonaktifkan kepala daerah. Pasalnya, Undang-Undang (UU) mengatur bahwa kebijakan menonaktifkan kepala daerah hanya bisa dilakukan jika mereka ditahan karena proses pidana, mengundurkan diri, menjalankan tugas dan karena sakit berat. 

"Sakit berat pun harus dibuktikan dengan keterangan dokter. Ini pernah terjadi di Sumatera Utara, lalu saya menonaktifkan karena memang keterangan dokter dinyatakan dia stroke," kata Tito dalam Rakor Inflasi Mingguan, Selasa (2/9/2025). 

Mirae Asset Bagi-bagi Cashback Reksa Dana dari Trading Booster Saham

Baca Juga: Prabowo Sudah Monitor, Gerinda Beri Teguran Keras Bupati Pati, Sudewo

Mendagri juga mencontohkan kasus yang terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur dimana Kepala Daerah pernah dimakzulkan. Namun, menurutnya keputusan itupun bukan semerta-merta dari Kemendagri. 

Tito menegaskan bahwa pemakzulan memang dapat dilakukan, namun bupati tidak bisa dinonaktifkan oleh Kemendagri. 

"Tidak ada aturan yang membuat kemendagri, pemerintah pusat menonaktifkan kepala daerah yang dimakzulkan. Jadi saya tidak otomatis bisa menonaktifkan juga," ungkap Tito. 

Diberitakan sebelumnya, sekitar 350 orang warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (1/9/2025). 

Mereka terus mengejar tindak lanjut pengusutan kasus korupsi yang diduga dilakukan Bupati Pati Sudewo di proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. 

Ratusan warga Pati mulai bergerak ke Jakarta pada Minggu sore menggunakan 8 bis. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 08.00 WIB. 

Baca Juga: Konflik Kenaikan PBB 250% di Pati, Kemendagri Turun Tangan

Dalam aksi ini, warga Pati menuntut KPK untuk memberikan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati Sudewo dari jabatannya. 

“Intinya dari audiensi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono. 

Selain itu, warga Pati menuntut agar KPK segera menetapkan status hukum Bupati Pati Sudewo. Sebab, KPK telah menyita uang Rp 3 miliar dari Sudewo terkait kasus suap di DJKA. Menurut mereka, Sudewo juga sudah mengembalikan uang Rp 720 juta dalam perkara tersebut.

“Jadi itu sebenarnya sudah layak ditetapkan segera tersangka. Kenapa selama ini KPK tidak menetapkan tersangka? Karena selama ini KPK tidak menyelidiki, tidak mengembangkan,” ujar Supriyono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News