KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang tahun 2018, utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 4.418,3 triliun. Posisi total utang tersebut mengalami kenaikan Rp 423,05 triliun dibandingkan posisi tahun 2017 yang sebesar Rp 3.995,25 triliun.

Dalam data APBN KiTa yang dirilis Kementerian Keuangan, Selasa (22/1), utang pemerintah pusat terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara. Total pinjaman pemerintah naik 8,8% secara year on year (yoy), dari sebelumnya Rp 740,54 triliun menjadi Rp 805,62 triliun.

Sementara itu pinjaman luar negeri pemerintah melonjak 154% yoy menjadi Rp 799,04 triliun, sedangkan pinjaman dalam negeri susut 99,8% yoy menjadi hanya Rp 6,57 triliun.

Namun, porsi terbesar utang pemerintah pusat berasal dari Surat Berharga Negari (SBN) yang mencapai Rp 3.612,69 triliun per akhir tahun lalu. Posisi utang pemerintah melalui instrumen SBN naik Rp 363,76 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Porsi SBN dari keseluruhan utang pemerintah mencapai 81,8%.

SBN dalam denominasi rupiah tercatat sebesar Rp 2.601,63 triliun, naik 11,1% yoy dari sebelumnya Rp 2.341,1 triliun. Sementara, SBN dalam denominasi valas juga bertambah 11,4% yoy menjadi Rp 1.011,05 triliun, dari sebelumnya Rp 907,83 triliun.

Adapun, rasio utang pemerintah pusat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2018 sebesar 29,98%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, rasio utang Indonesia sampai saat ini dapat dikelola dengan baik. Hingga akhir 2018, PDB Indonesia masih sanggup menutup lebih dari tiga kali kali total outstanding utang.

"Indonesia dengan utang terhadap GDP masih sekitar 30%, untuk standar internasional itu rendah sekali," ujar Sri Mulyani, Selasa (22/1)

Selain itu, pemerintah juga melakukan inovasi pembiayaan, di antaranya dengan menluncurkan platform SDGs (Sustainable Development Goals) Indonesia One. Platform ini tersebut merupakan kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang beriorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tahun ini, pemerintah berupaya terus menurunkan pembiayaan utang dalam anggaran, terutama mengurangi ketergantungan terhadap utang valas melalui SBN. Hal ini untuk menghindari fluktuasi mata uang asing dan kemungkinan naiknya yield SBN akibat berlanjutnya pengetatan moneter The Fed di 2019, perang dagang, hingga risiko Brexit.

Pemerintah juga mengutamakan penerbitan SBN berdenominasi rupiah, terutama SBN ritel secara online yang diagendakan setiap bulan sepanjang tahun ini. Penerbitan SBN ritel online ini bertujuan memperdalam pasar keuangan dalam negeri.​

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi