JAKARTA. Komisi I menyetujui secara aklamasi pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah Sutiyoso menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR, Selasa (30/6).

Meski demikian, ada sejumlah fraksi yang memberikan catatan kepada Sutiyoso. Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, menerima dan mendukung Sutiyoso secara penuh. Namun, PDI Perjuangan meminta, agar Sutiyoso dapat tunduk terhadap UU Intelijen Negara.

"Menerima dan mendukung Sutiyoso sebagai Kepala BIN dengan catatan Kepala BIN harus tunduk kepada UU dan berorientasi kepada kepentingan negara buka kelompok," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, saat membacakan catatan, di Kompleks Parlemen, Selasa (30/6).

Mengupas Visi Stuart Rogers untuk Masa Depan HSBC Indonesia

Sementara itu, Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem meminta agar Sutiyoso dapat meningkatkan fungsi koordinasi dengan DPR. Selain itu, Golkar juga meminta agar Sutiyoso dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada Presiden sebagai end user agar tidak terjadi distorsi informasi.

"Kepala BIN sebagai publik figur juga diingatkan gaya komunikasi kepada publik," kata Mahfudz.

Fraksi Demokrat memberikan dua catatan kepada Sutiyoso. Pertama, sebagai Kepala BIN, Sutiyoso harus bisa mengefektifkan koordinasi internal organisasi. Kedua, sebagai Kepala Komite Intelijen Pusat (Kominpus), Sutiyoso diharapkan dapat menjaga netralitas dan tidak terjebak sikap partisan.

"PKS setuju dengan catatan adanya pengawasan eksternal," ujarnya. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News