JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) membenarkan adanya penggeledahan di kantor sekretaris, Nurhadi oleh komisi pemberantas korupsi (KPK). "Ya, memang betul kejadiannya tadi pagi," ucap Juru Bicara MA Hakim Agung Suhadi saat dihungi KONTAN, Kamis (21/4). Adapun, penggeledahan tersebut terkait operasi tangkap tangan (OTT) panitera Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ Tipikor Jakarta Pusat yang dilakukan KPK pada Rabu siang.
Tak hanya itu secara terpisah Humas PN Jakarta Pusat Djamalludin Samosir juga ikut angkat bicara terkait penangkapan oleh salah satu paniteranya. "Ia memang betul salah satu panitera kami, Edy Nasution tertangkap OTT oleh KPK," ungkap dia. Adapun hingga kini, ruangan Edy yang berada di lantai empat pengadilan masih disegel oleh KPK. Meski begitu, baik Suhadi dan Djamalludin masih belum mengetahui terkait kasus apa penggeledahan tersebut. "Kami belum tahu kita ikuti saja perkembangannya," tambah Suhadi. Kendati demikian, pihak MA menghormati langkah KPK tersebut. Menurut dia, demi kepentingan hukum pihaknya terbuka untuk penggeledahan. "Kami di sini sama-sama melaksanakan fungsi sesuai dengan undang-undang, kita terbuka asal apa yg dilakukan bisa dipertanggungjawabkan," ungkap dia.
Sekadar tahu, KPK menangkap tangan dan sudah menetapkan Edy dan seorang pekerja swasta bernama Doddy Arianto Supeno. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi dan penerima suap. Uang sebesar Rp 50 juta yang disita dalam operasi tangkap tangan tersebut diduga terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) dua perusahaan swasta yang sedang berperkara di PN Jakarta Pusat. Adapun untuk mengungkap lebih lanjut perkara itu, KPK telah menggeledah empat lokasi Kantor PT Paramount Enterprise International di Gading Serpong, Tangerang, dan ruangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di kediaman milik Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, dan ruang kerja Nurhadi di Gedung MA, Jakarta Pusat. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
