KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan memperluas pemanfaatan teknologi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos). Sistem ini disiapkan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang sesuai dengan kriteria dan berhak mendapatkannya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan penerapan sistem digitalisasi perlinsos nantinya akan melibatkan berbagai pihak. TNI dan Polri akan ikut berperan sebagai agen untuk membantu masyarakat melakukan registrasi ke dalam sistem digital tersebut.

"Semua menjadi agen-agen yang membantu masyarakat untuk meregistrasikan diri dalam data digitalisasi perlindungan sosial," jelas Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Rabu (30/9/2026).

Menurut Gus Ipul, digitalisasi perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran bansos. Melalui sistem tersebut, masyarakat juga dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan untuk kemudian diverifikasi oleh sistem.

Baca Juga: BI: Aliran Modal Asing Masuk Rp 131 Triliun Kuartal III-2026

Ia menjelaskan, sistem yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tersebut nantinya akan melakukan penilaian untuk menentukan apakah seseorang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan pemerintah.

"Jadi teknologi ini dihadirkan supaya bansos diterima mereka yang lebih berhak dan memenuhi kriteria," tegas Gus Ipul.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa para agen perlindungan sosial akan membantu masyarakat yang belum memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi digital.

Menurut Luhut, pelibatan TNI dan Polri juga ditujukan untuk memperluas jangkauan pendataan masyarakat penerima manfaat, khususnya mereka yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Baca Juga: Pemerintah Janjikan Sederet Insentif Pajak di 2026, Ini Daftarnya

"Supaya yang di gunung-gunung sana, di gunung-gunung, di kampung-kampung itu, yang sulit dicampe mungkin oleh orang yang punya HP, itu TNI-Polri itu turun. Jadi ini untuk menunjukan keadilan itu," tegas Luhut.

Luhut menambahkan, pendaftaran sebagai agen perlinsos tidak hanya terbuka bagi TNI dan Polri. Masyarakat umum juga dapat berpartisipasi dalam membantu pemerintah menjalankan program digitalisasi perlindungan sosial.

"Jadi semua kita bisa. Di sini nanti anda kalau mau jadi agen langsung bisa daftar, jadi bisa lihat siapa face recognition tetangganya yang pertama. Ini juga menunjukkan kebersamaan kita sebagai bangsa di bawah pemerintahan yang sekarang ini, pemerintahan Presiden Prabowo," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News