KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) menggugat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan ini terkait pengadaan infrastuktur pemungutan tol Non Tunai Niirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow (“MLFF”) di Indonesia.

Gugatan teregister dengan nomor perkara 37/G/2021/PTUN.JKT pada 10 Februari 2021.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempelajari gugatan tersebut. "Sekarang lagi dipelajari oleh BPJT dan Ditjen Bina Marga, apa saja yang digugat saya kira hak mereka," kata Basuki, Minggu (14/2).

Baca Juga: Menangkan Roatex di sistem pembayaran jalan tol nirsentuh, Kementerian PUPR digugat

Basuki mengatakan, semua proses terkait tol nir sentuh berbasis MLFF sudah dilakukan dengan benar dan fair. "Semua sudah kita lakukan fair," ujar dia.

Basuki mengatakan, penerapan tol nirsentuh berbasis MLFF nantinya akan diterapkan secara bertahap. Tahap awal atau pilot project tersebut rencananya akan dilakukan di ruas-ruas jalan tol perkotaan seperti di DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Basuki menyatakan, tujuan penerapan tol nirsentuh berbasis MLFF ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berkaca pada awal penerapan e-money tol yang sempat menjadi pro kontra di masyarakat, namun saat ini bermanfaat.

Nantinya penerapan tol nirsentuh berbasis MLFF demi efisiensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Itu tidak akan membebani masyarakat karena tidak ada kenaikan tarif apa-apa," tutur Basuki.

Selanjutnya: Kementerian PUPR Berencana Menaikkan Tarif 31 Ruas Jalan Tol di Tahun 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli