KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan membentuk komite nasional kereta cepat untuk menangani berbagai persoalan proyek kereta cepat, termasuk rencana kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) dari Jakarta–Bandung hingga Surabaya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, komite nasional ini akan berperan dalam pengambilan langkah strategis dan taktis terkait pengembangan proyek kereta cepat.

“Kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat. Karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis,” ujar AHY usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Rekomendasi Fashion Hunting Spot di Bangkok

Baca Juga: 12 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp 270 T Ditargetkan Rampung pada Akhir 2025

AHY menyebut, pihaknya akan menjadi Ketua Koordinator dalam pembentukan Komite tersebut dengan melibatkan sejumlah kementerian serta lembaga terkait.

“Ada rencana pengembangan Jakarta sampai dengan Surabaya. Jadi nanti ada komite yang melibatkan banyak kementerian lainnya. Tentu Kemenko Infrastruktur menjadi koordinatornya,” kata AHY.

Sebagai catatan, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah terbentuk Komite Kereta Cepat melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga: AHY Sambangi Menkeu Purbaya, Bahas Utang Kereta Cepat Whoosh

Dengan bergantinya pemerintahan, komite nasional yang tengah disiapkan ini akan difokuskan untuk menangani proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sekaligus rencana perpanjangannya hingga Surabaya.

AHY menambahkan, Kementerian Keuangan akan dilibatkan dalam komite tersebut guna memastikan kesiapan pendanaan proyek.

“Jadi kami akan pelajari pengalaman Jakarta–Bandung dan menjadikannya pelajaran, sekaligus melakukan benchmark dengan negara lain yang lebih maju dalam pengembangan kereta cepat,” pungkasnya.

Baca Juga: AHY: Butuh US$ 650 Miliar Investasi Infrastruktur untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Selanjutnya: IKPI Gandeng Kementerian UMKM, Perkuat Literasi Pajak Pelaku Usaha

Menarik Dibaca: Pastikan Kanal Pemesanan Tiket Lebaran Stabil, KAI Lakukan Migrasi Sistem Besok

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News