KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sepulih tahun terakhir, tol laut berkembang cukup pesat. Sayangnya meski sudah jauh berbeda, keberadaannya masih dinilai belum efektif.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, program tol laut belum signifikan dalam menurunkan disparitas harga barang terutama antara pulau Jawa ke wilayah Timur Indonesia. Misalnya saat barang muatan dikirim dari Jawa ke wilayah Timur tak seimbang dengan muatan barang ketika balik ke Jawa.

“Jadi begitu kirim dari Jawa banyak mengangkut barang-barang kebutuhan pokok, beras misalnya. Tapi begitu kembali lagi kapalnya banyak yang kosong, sehingga ada ketidakseimbangan keterisian kargo,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (6/10).

Bhima menuturkan, hal tersebut menjadi keluhan pelaku usaha di bidang pelayaran logistik. Selain itu, pelabuhan di wilayah Timur belum bisa dilalui oleh kapal muatan besar. Lalu, kata dia, koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pengelola pelabuhan, jasa pelayaran dinilai belum begitu baik.

Menurut Bhima, permasalahan lainnya yakni pengiriman barang dari pusat komoditas menuju pelabuhan dirasa memiliki ongkos yang cukup mahal.

Baca Juga: Muatan Tol Laut Naik Jadi 857,1 Ton Selama Pemerintahan Jokowi

“Jadi masalah tol laut ini bukan hanya masalah pelabuhan dan jalur kapalnya, tapi juga dari produsen menuju ke pelabuhan di mana tol laut itu bisa difungsikan. Nah ini yang masih belum, masih banyak kelemahan infrastruktur di sana,” terangnya.

Bhima bilang, jalur tol laut belum bisa mendorong produktivitas perikanan, khususnya di Maluku, Sulawesi dan Papua, pasalnya, belum tersedia fasilitas penyimpanan beku (cold storage) yang baik.

“Disinilah ada keterputusan, jadi infrastrukturnya belum lengkap, termasuk untuk produk hasil perikanannya belum memadai. Itu yang membuat tol laut belum efektif,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bhima menambahkan, pemerintahan baru perlu memodifikasi tol laut dengan menyelesaikan infrastruktur pendukungnya seperti jalan, cold storage, termasuk memberantas pungutan liar (pungli) saat pengiriman barang menuju pelabuhan.

“Ke depan mungkin perlu ada agregator untuk mengepul barang-barang dari Indonesia bagian timur, sehingga begitu ada kapal yang memuat barang balik ke Jawa, itu keterisiannya, kapasitasnya penuh,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Putri Werdiningsih