KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen dan keluarga besar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menyambut baik kunjungan spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI di Sukoharjo pada, Kamis, (7/11).

Presiden Direktur Sritex Iwan Kurniawan Lukminton (Wawan) menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan DPR RI terhadap Sritex maupun industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang sedang penuh tekanan.

“Kami mohon doa dan dukungannya agar Sritex mampu melewati masa sulit ini dengan baik dan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang," ujar Wawan dalam siaran pers, Jumat (8/11).

Wawan mengatakan kepada anggota DPR RI yang hadir untuk membantu Sritex agar bisa beroperasi secara normal, sehingga dapat tetap mempekerjakan karyawan dan menciptakan efek berganda (multiflier effect) bagi warga sekitar. Dia pun menegaskan bahwa Sritex bukan perusahaan mangkrak, tetapi perusahaan yang masih beroperasi dan tetap menjalankan kewajibannya dengan baik.

Baca Juga: Bos Sritex: Sritex Bukan Perusahaan Mangkrak

“Saat ini kami fokus agar status pailit Sritex dicabut. Jika status itu dicabut, Sritex sudah selamat dan kembali dapat menjalankan usaha seperti biasa. Kami bisa tetap beroperasi, mempekerjakan karyawan, dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepada para stakeholder," ungkapnya.

Dia juga menambahkan, dalam status pailit saat ini, Sritex sedang berada dalam masa transisi. Dalam hal ini, pengelolaan beralih dari manajemen kepada kurator. Dengan demikian, ada fasilitas-fasilitas yang dibekukan sehingga tidak memungkinkan perusahaan beroperasi secara normal.

Manajemen Srirex berharap dalam proses ini para pihak yang terlibat mampu bekerja cepat, kooperatif dan tidak mengulur-ulur waktu, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menciptakan ketidakpastian yang berlarut-larut.

Wawan kembali menegaskan, Sritex adalah perusahaan yang sehat. Pihak Sritex terus dan sedang berproses melakukan perbaikan kinerja. Strategi bisnis dan transformasi organisasi yang Sritex implementasikan dalam dua tahun terakhir diklaim sudah menunjukkan hasil positif. Pembayaran upah karyawan dan listrik juga tidak pernah terlambat.

Baca Juga: Kinerja Industri Melemah Sepanjang 2024, Begini Tanggapan Hippindo

Lantas, Wawan meminta agar penanganan kondisi Sritex benar-benar didasari pertimbangan terjaganya keberlangsungan usaha, dan bukan didasari niat untuk mematikan atau melikuidasi aset perusahaan.

"Jika motifnya seperti itu, kami rasa perusahaan sehat pun lama-lama akan sakit dan mati pelan-pelan,” ucap Wawan.

Saat ini Sritex masih beroperasi dengan mengandalkan persediaan material yang ada. Namun, proses keluar masuk barang masih terkendala. Kondisi ini menyebabkan Sritex mulai meliburkan beberapa karyawan, karena terkendala bahan baku yang tidak bisa masuk. Penjualan atau pengiriman ke luar negeri otomatis juga terkendala.

“Kami ingin hidup dan kembali beroperasi secara normal," tandas Wawan.

Baca Juga: Sritex Pailit, Ini Nasib Pemegang Saham SRIL Menurut Penjelasan BEI

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Spesifik DPR RI Lamhot Sinaga menyatakan bahwa DPR mendukung upaya penyelamatan Sritex dan juga perbaikan industri tekstil Indonesia. Pihak DPR jelas tahu bahwa Sritex adalah industri tekstil yang dibanggakan Indonesia.

"Harapan kami, semoga putusan kasasi nantinya menggagalkan kepailitan Sritex,” kata Lamhot.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri TPT Indonesia menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan memenuhi 70% kebutuhan sandang dalam negeri. Sritex juga menjadi pemasok utama bahan dasar pembuatan batik bagi UMKM.

Melihat kontribusi industri tekstil, serta dampaknya bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar, maka DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar turun tangan menyelesaikan persoalan Sritex dan memperbaiki ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay menyebut, persoalan Sritex ini serius. Alhasil, DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera selesaikan. "Agar barang bisa keluar masuk, karena perusahaan harus bayar karyawan, bayar listrik,” tutup dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati