KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Kamis (15/10/2026). 

Kristomei memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tetap menjadi prioritas usai dirinya dilantik jadi Kepala BNPB. Ia menegaskan, respons penanganan bencana harus dilakukan dalam hitungan menit, bukan jam.

“Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jangan sampai rakyat terus terdampak. Karena itu, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus responsif. Hitungannya bukan jam, melainkan menit,” ujar Kristomei usai dilantik. 

Baca Juga: Kepala BNPB Kristomei Janji Bakal Bersih-bersih Internal Usai OTT KPK

Kristomei memastikan akan segera turun ke lapangan setelah berkoordinasi dengan jajaran internal BNPB untuk penanganan bencana Karhutla di sejumlah wilayah.

Menurut dia, penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan BNPB. Diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta masyarakat agar penanganan dapat berjalan lebih efektif.

“Permasalahan bencana ini tidak bisa ditangani BNPB sendiri. Ibaratnya, kalau saya bilang rope analogy, seperti analogi tali tambang. Semua terlibat, semua kementerian dan lembaga, TNI, Polri, harus bersama-sama, termasuk masyarakat,” jelasnya.

Selain mempercepat penanganan di lapangan, Kristomei juga akan mengevaluasi data luas wilayah yang terbakar. Ia menyebut, BNPB akan melakukan konsolidasi dan memeriksa kembali data berdasarkan pemantauan satelit untuk memastikan luas karhutla yang sebenarnya.

Ia mencontohkan penggunaan data dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) serta hasil pemantauan NASA sebagai bahan pembanding dalam proses verifikasi.

“Saya akan mengecek terlebih dahulu data dan fakta yang ada saat ini berdasarkan satelit. Misalnya, ada Sipongi, kemudian hasil pemantauan NASA. Berapa sebenarnya luas wilayah yang terbakar? Itu bisa dihitung. Dampaknya seperti apa juga akan kita lihat, lalu akan diumumkan,” katanya.

Baca Juga: Inflasi Pangan Tembus 5,03%, Ekspektasi Harga Peritel Naik hingga 2027

Langkah tersebut dilakukan di tengah sorotan terhadap laporan luas kebakaran yang sebelumnya disampaikan BNPB. Kristomei menegaskan, verifikasi data perlu dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi kebakaran dan dampaknya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa prioritas utama dalam penanganan bencana adalah keselamatan masyarakat. Menurut dia, upaya pencegahan jatuhnya korban harus menjadi perhatian utama, terlepas dari jenis maupun skala bencana yang terjadi.

“Yang paling penting adalah jangan sampai ada korban. Itu yang pertama. Apa pun kebakaran dan bencananya, hal utama yang harus kita kerjakan adalah memastikan tidak ada korban. Itu nomor satu,” tegasnya.

Terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional, Kristomei mengatakan keputusan tersebut akan melihat perkembangan situasi dan tingkat bencana yang terjadi. Namun, ia menilai kecepatan respons di lapangan perlu menjadi perhatian utama.

“Nanti kita lihat penentuan tingkat status bencana, apakah nasional atau daerah. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana respons dan kecepatannya. Jangan sampai statusnya besar, tetapi responsnya tidak ada,” ujarnya.

Baca Juga: Bahlil Buka Suara Soal Pergantian Dirut PLN

Adapun terkait bantuan asing untuk penanganan karhutla, Kristomei mengatakan BNPB akan terlebih dahulu memetakan kemampuan dan aset yang dimiliki pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setelah itu, BNPB akan mengidentifikasi bantuan luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan kebakaran.

Ia juga menegaskan perlunya koordinasi dengan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional yang baru dibentuk pemerintah, mengingat penanganan gambut dan mangrove berkaitan dengan upaya pengendalian karhutla. 

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut upaya pemadaman karhutla masih terus dilakukan. 

Dirinya mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) akan dioptimalkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah. 

Menhut menyebut OMC dijadwalkan berlangsung pada 15-16 Oktober dengan pesawat yang akan diterbangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ia mengatakan strategi tersebut dilakukan karena kondisi jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun belum memungkinkan untuk penerbangan pesawat OMC.

Baca Juga: Wamenkeu Juda Agung Dorong Penguatan Tata Kelola dan Investasi Dana Haji

Pemerintah kemudian menyiapkan penerbangan dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin.

“Pasukan Udara OMC di tanggal 15 dan 16 Oktober. Mohon didoakan, bibit awan hujannya ada bagus. Tapi sekali lagi, karena tidak bisa diterbangkan pesawatnya dari Tjilik Riwut dan juga dari Pangkalan Bun, maka akan kita terbangkan dari Syamsudin Noor untuk OMC,” kata Menhut.

Selain OMC, pemerintah juga menyiapkan strategi pergeseran helikopter water bombing. Menhut mengatakan saat ini terdapat enam helikopter water bombing di Kalimantan Tengah, termasuk yang berada di Pangkalan Bun dan Tjilik Riwut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News