KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027–2028 tidak lagi mencatat defisit. Target tersebut dinilai sebagai langkah berani, namun juga sarat dilema.

Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufiqurrahman mengatakan sejak krisis 1998, Indonesia hampir selalu mengelola APBN dengan defisit.

Hal ini terjadi karena penerimaan negara belum mampu menutup kebutuhan belanja yang bersifat rigid, seperti subsidi energi, gaji aparatur, dan pembayaran bunga utang. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal sulit fleksibel.

BWS Gelar Edukasi Keuangan Bagi Pelajar Madiun, Dorong Literasi Sejak Dini

Baca Juga: Prabowo Ingin Defisit APBN 0% di 2027-2028, Butuh Perluasan Basis Pajak

“Upaya menggeser APBN menuju keseimbangan bahkan surplus hanya mungkin jika tax ratio melonjak signifikan dalam waktu singkat, atau pemerintah melakukan pengetatan belanja yang cukup keras,” ujar Rizal kepada Kontan, Selasa (19/8/2025).

Ia menekankan, defisit 0% memang dapat menjadi sinyal kredibilitas fiskal, misalnya utang lebih terkendali, ruang fiskal jangka menengah lebih lega, dan kepercayaan pasar meningkat. Namun, menurutnya, risiko yang muncul tidak bisa diabaikan.

“Risiko yang muncul adalah terjadi austerity by stealth (penghematan secara diam-diam), di mana kejar target surplus justru menekan daya dorong fiskal terhadap pertumbuhan,” tegasnya.

Baca Juga: Cita-Cita Prabowo, Tahun 2027-2028 Tidak Ada Defisit APBN

Selain itu, Rizal menilai ada potensi ruang belanja negara tereduksi, sehingga bisa mengorbankan program pembangunan jangka panjang yang produktif, termasuk infrastruktur, pendidikan, maupun industrialisasi.

Dengan kata lain, kebijakan tanpa defisit mungkin baik untuk disiplin fiskal, tetapi bisa kontraproduktif jika menekan belanja yang seharusnya menjadi instrumen akselerasi ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News