KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses kompilasi dan integrasi peta yang ada di berbagai kementerian atau lembaga (K/L) untuk Kebijakan Satu Peta hampir rampung dilakukan. Pemerintah memastikan, Kebijakan Satu Peta akan diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

"Ya mudah-mudahan dalam satu hingga dua minggu lagi. Diharapkan bulan ini (diluncurkan)," kata Darmin di Hotel Borobudur, Senin (13/8).

Menurut Darmin, Kebijakan satu peta ini bertujuan menggabungkan 85 peta tematik dari 34 Provinsi di Indonesia dengan melibatkan 57 K/L serta daerah. Meski diluncurkan bulan ini, pemerintah masih harus melakukan satu tahap lagi hingga 2019 mendatang. Yaitu sinkronisasi.

Bridging Apotek Online, Percepat Layanan Farmasi Peserta JKN

"Sinkronisasi akan diselesaikan. Mana yang benar. Akan dibahas hukum dan siapa duluan. Kalau overlap, ada aturan mainnya dan seterusnya," tambah dia.

Meski proses kompilasi hampir rampung dilakukan, kebijakan ini masih menemui kendala. Salah satunya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang belum menyerahkan data spasial untuk dimasukkan ke dalam kebijakan satu peta.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hanasuddin Zainal Abidin menyebut, hal itu lantaran data yang dimiliki Kemhan banyak. Selain itu, kementerian tersebut juga harus melindungi dan memisahkan antara data kepentingan publik untuk investasi dengan kepentingan keamanan dan pertahanan negara.

"Ada juga soal keamanan data. Jadi butuh perlakuan khusus," kata Hasan.

Persoalan lainnya, yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola geospasial. Pihaknya menghitung, pengelolaan geospasial masih kekurangan SDM hingga 20.000 SDM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News