Diminta jadi menteri lagi, Susi: Itu namanya buzzer, dilarang



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan video conference dengan pimpinan pemerintah daerah serta dinas kelautan dan perikanan di beberapa wilayah Indonesia hari ini, Kamis (10/10).

Sebagai informasi, video conference tersebut dilakukan dalam rangka peresmian 16 proyek pembangunan prioritas perikanan dan kelautan. Terjadi momen yang cukup menggelitik ketika Susi bervideo conference dengan Bupati Bone Andi Baso Fahsar.

Di sela paparannya mengenai kinerja kelautan dan perikanan Kabupaten Bone, Andi meminta agar Susi kembali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di periode kedua masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Hore, Menteri Susi tetapkan Teluk Benoa Bali jadi kawasan konservasi maritim

Menanggapi hal tersebut, Susi pun berkelakar bahwa tindakan Andi tersebut layaknya buzzer (pendengung) di sosial media. "Itu namanya jadi buzzer Pak, dilarang. Menteri itu hak prerogratif Presiden," ujar Susi.

Selain itu, Susi juga menagih janji Bupati Bone yang katanya akan membangun tiga kapal pinisi sebagai maskot kabupaten. Rencananya, maskot tersebut bakal dibangun dengan kayu bekas rumah.

"Janji Bapak ke saya belum dipenuhi, Bapak mau bikin pinisi dari kayu rumah-rumah bekas. Saya tunggu janji Pak Bupati untuk tepati," ujar Susi. "Harus kayu bekas. Nggak boleh tebang pohon," tegas dia.

Baca Juga: Bila Susi tak jadi menteri kelautan dan perikanan lagi...

Sebagai informasi, hari ini Susi meresmikan 16 proyek prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Proyek pembangunan prioritas tersebut adalah Cold Storage berkapasitas 1000 ton di Muara Karang, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Biak, SKPT Mimika, Pasar Ikan Modern (PIM) Bandung, Pabrik Pakan Pangandaran, Embung Pangandaran, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Bone, Poltek KP Kupang, Poltek KP Jembrana, Poltek KP Pangandaran, Akademi Komunitas Wakatobi, dan Kantor Karantina Wilayah Kerja Sebatik.

Pembangunan ini juga merupakan implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) serta melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Industri Perikanan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, pada tahun 2018 – 2019.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diminta Jadi Menteri Lagi, Susi: Itu Namanya Buzzer, Dilarang" Penulis : Mutia Fauzia Editor : Bambang Priyo Jatmiko

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie