JAKARTA. Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyayangkan tak adanya peluang bagi tokoh dari organisasi kemasyarakatan maju sebagai bakal calon presiden. Padahal, ia berharap pintu terbuka untuk tokoh ormas maju dalam kontestasi kepemimpinan Tanah Air."Harusnya dimungkinkan, jangan capres-capres itu dari parpol, dan dari ormas dihilangkan. Tapi sudah diamandemen (capres) menjadi hak parpol," kata Din, saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (24/1/2014).Oleh karena itu, kata Din, penentuan capres harus dilakukan dengan mekanisme yang sangat selektif. Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu serentak yang dilakukan mulai 2019 positif untuk pelaksanaan pemilu ke depan.Secara prinsip, menurut Din, Muhammadiyah tak memihak partai politik mana pun. Ia menegaskan, Muhammadiyah memberikan kebebasan untuk menentukan langkah politik masing-masing individu dan tersebar di seluruh partai."Kita memberikan hak pilih untuk lebih cerdas memilih pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, dan cerdas memilih yang bisa memperbaiki bangsa," ujarnya.Mengenai pemilu serentak, ia menilai, akan menekan tingginya ongkos pemilu. "Pikiran kami cenderung serentak, tidak hanya efisiensi, tetapi ada hal-hal yang bisa dihindari sehingga politik kita sampai pada tingkatan elitis," kata Din. (Indra Akuntono)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Din berharap ormas bisa ajukan capres
JAKARTA. Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyayangkan tak adanya peluang bagi tokoh dari organisasi kemasyarakatan maju sebagai bakal calon presiden. Padahal, ia berharap pintu terbuka untuk tokoh ormas maju dalam kontestasi kepemimpinan Tanah Air."Harusnya dimungkinkan, jangan capres-capres itu dari parpol, dan dari ormas dihilangkan. Tapi sudah diamandemen (capres) menjadi hak parpol," kata Din, saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (24/1/2014).Oleh karena itu, kata Din, penentuan capres harus dilakukan dengan mekanisme yang sangat selektif. Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu serentak yang dilakukan mulai 2019 positif untuk pelaksanaan pemilu ke depan.Secara prinsip, menurut Din, Muhammadiyah tak memihak partai politik mana pun. Ia menegaskan, Muhammadiyah memberikan kebebasan untuk menentukan langkah politik masing-masing individu dan tersebar di seluruh partai."Kita memberikan hak pilih untuk lebih cerdas memilih pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, dan cerdas memilih yang bisa memperbaiki bangsa," ujarnya.Mengenai pemilu serentak, ia menilai, akan menekan tingginya ongkos pemilu. "Pikiran kami cenderung serentak, tidak hanya efisiensi, tetapi ada hal-hal yang bisa dihindari sehingga politik kita sampai pada tingkatan elitis," kata Din. (Indra Akuntono)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
