KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan bahwa defisit anggaran Indonesia akan meningkat dari 2,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 menjadi 2,8% pada 2025.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perluasan program Makan Bergizi Gratis, pembentukan Danantara, hingga pemberian diskon tarif listrik.

Dalam laporan terbaru bertajuk OECD Economic Outlook Edisi Juni 2025, OECD menyebut bahwa ekspansi program makan gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil serta pembentukan Danantara baru akan memberikan tekanan tambahan terhadap anggaran sekitar 1,6% dari PDB. 

Nusa Halmahera Minerals Bawa Semangat Menambang Dengan Hati ke Minerba Convex 2025

Baca Juga: Surplus Menyusut, Neraca Perdagangan Indonesia Berpotensi Berbalik Defisit

Selain itu, kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan pada awal 2025 juga turut mengurangi penerimaan negara.

"Penerapan program MBG untuk anak sekolah dan wanita hamil, pembentukan Danantara, serta hilangnya pendapatan akibat diskon tarif listrik pada awal 2025 akan memberikan tekanan kenaikan sekitar 1,6% PDB pada defisit anggaran," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Selasa (3/6).

Meski ada lonjakan pengeluaran, pemerintah masih menjaga defisit di bawah batas maksimum 3% PDB melalui pemotongan belanja secara menyeluruh yang setara dengan 1,3% PDB.

OECD menilai bahwa meskipun defisit melebar, sikap fiskal Indonesia tetap netral pada 2025. 

Hal ini disebabkan sebagian besar dana yang dialokasikan ke sovereign wealth fund belum langsung direalisasikan dalam bentuk belanja investasi publik tahun depan.

Baca Juga: Premi Risiko Indonesia Melandai, Namun Kekhawatiran Defisit Anggaran Membayangi

Lebih lanjut, OECD mendorong agar penyaluran dana dari Danantara dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. 

Namun, lembaga tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.

Untuk menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah, OECD merekomendasikan agar pemerintah mulai meningkatkan penerimaan negara secara bertahap mulai 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News