KONTAN.CO.ID - Presiden China Xi Jinping menawarkan kemitraan dagang baru kepada Eropa sekaligus berjanji menjunjung tinggi “nilai-nilai” Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah ini dipandang sebagai upaya Beijing memanfaatkan retaknya hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat (AS).

The Telegraph melaporkan, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pemimpin Barat berkunjung ke Beijing. Pada Selasa, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menjadi pemimpin terbaru yang datang ke China, menyusul Mark Carney dan Petteri Orpo, masing-masing perdana menteri Kanada dan Finlandia.

Dalam pertemuannya dengan Petteri Orpo, Xi menegaskan bahwa China dan Eropa adalah “mitra, bukan musuh”. Ia bahkan mengundang perusahaan-perusahaan Finlandia untuk “berenang di samudra luas pasar China”.

Tugu Insurance Perkuat Strategi Untuk Dorong Pertumbuhan Bisnis

Pada saat yang sama, Xi tampak menyindir Board of Peace bentukan Presiden AS Donald Trump, sebuah lembaga yang dirancang sebagai tandingan PBB. Sejauh ini, badan tersebut diikuti oleh Arab Saudi, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Menurut kantor berita negara Xinhua, Xi mengatakan China siap bekerja sama dengan Finlandia untuk menjaga sistem internasional dengan PBB sebagai porosnya. Ia juga menekankan bahwa negara-negara besar harus “menjunjung supremasi hukum, mengedepankan kerja sama, dan menjaga integritas”.

Baca Juga: Dunia Dagang Bergeser: AS Terpinggirkan dari Mega Kesepakatan Baru?

Meski Xi kerap menyuarakan prinsip-prinsip tersebut di ruang publik, China secara simultan berupaya memposisikan diri sebagai mitra dagang yang bertanggung jawab dan kekuatan global yang stabil. Hal ini kontras dengan pendekatan Trump yang dinilai lebih konfrontatif dan kerap mengabaikan norma diplomasi internasional.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan Beijing siap mempererat kerja sama dengan Inggris, bertepatan dengan kedatangan Keir Starmer untuk kunjungan empat hari bersama delegasi dari 50 perusahaan dan institusi.

Namun hubungan London–Beijing juga dibayangi kontroversi. Sehari sebelumnya, media Inggris mengungkap bahwa mata-mata China diduga meretas ponsel di kantor Perdana Menteri Inggris (No 10 Downing Street). Skandal ini menambah daftar kekhawatiran lintas partai soal ketergantungan Inggris terhadap China.

Pekan lalu, pemerintah Inggris juga akhirnya menyetujui pembangunan “super-embassy” China, meski ada kekhawatiran lokasi tersebut berpotensi digunakan untuk memata-matai kabel data yang terhubung ke pusat keuangan City of London.

Sementara itu, media pemerintah China semakin gencar mengeksploitasi ketegangan antara AS dan Uni Eropa. Editorial China Daily pada Minggu lalu memperingatkan para pemimpin Eropa bahwa “menjadi sekutu AS tidak lagi bermakna dalam kalkulasi ‘America First’”, merujuk pada ancaman tarif dan sengketa Greenland.

Baca Juga: 7 Pimpinan Baru Goldman Sachs, Semua dari Divisi Ini? Ada Apa?

Artikel tersebut menyerukan agar Eropa memperkuat “otonomi strategis” dan mendiversifikasi kepentingannya.