JAKARTA. Sekretaris Kabinet Dipo Alam tak genap satu jam mengadukan tiga kementerian yang terlibat kongkalikong antara oknum DPR dengan oknum kementerian untuk melakukan pemerasan, ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (14/11). Dipo yang tiba ke KPK pukul 19.47 WIB keluar pukul 20.35 WIB, menceritakan adanya kongkalikong pemerasan ini datang dari laporan pegawai negeri sipil di banyak kementerian. Setelah dipelajari dan dikroscek ke sejumlah pihak, hasilnya dilaporkan ke KPK. "Karena Seskab bukan penegak hukum dan ada keinginan dari PNS yang dimaksud dan juga masyarakat bahwa laporan ini diserahkan kepada KPK, dengan dokumen-dokumen yang terlampir ikut diserahkan kepada KPK," terang Dipo yang mengenakan jaket cokelat. Menurutnya, ia bersedia satu kali nanti jika diundang Badan Kehormatan DPR RI untuk mengklarifikasi adanya kongkalikong pemerasan ataupun rekayasa anggaran. Namun, semua laporan itu memang ada laporan dari PNS, salah satunya lewat tulisan. "Memang kita melihat ada laporan tertulis. Demikian juga dengan menterinya yang mau bersama-sama untuk mengklarifikasi ke KPK dan KPK akan mengklarifikasinya. Intinya ini kebangkitan PNS yang tertekan oleh beberapa oknum di DPR dan kementeriannya sendiri," papar Dipo. Masih kata Dipo, saat ini mereka melaporkan akan bertambah lagi jumlahnya. Sekarang bertambah dua kementerian tapi tidak selalu masalahnya pada kerugian negara. Tapi adanya laporan ini mencegah potensi kongkalikong, sehingga langsung dilaporkan ke KPK. "Memang pencegahan lebih baik daripada sudah terjadi kerugian negara. Momentumnya sekarang cukup bagus karena ada keberanian PNS melaporkan. Yang melaporkan banyak, sekarang tiga kementerian," tegas Dipo sambil pamit untuk pulang. Sumber : www.tribunnews.com Reporter : Yogi Gustaman
Dipo laporkan tiga kementerian korban kongkalikong
JAKARTA. Sekretaris Kabinet Dipo Alam tak genap satu jam mengadukan tiga kementerian yang terlibat kongkalikong antara oknum DPR dengan oknum kementerian untuk melakukan pemerasan, ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (14/11). Dipo yang tiba ke KPK pukul 19.47 WIB keluar pukul 20.35 WIB, menceritakan adanya kongkalikong pemerasan ini datang dari laporan pegawai negeri sipil di banyak kementerian. Setelah dipelajari dan dikroscek ke sejumlah pihak, hasilnya dilaporkan ke KPK. "Karena Seskab bukan penegak hukum dan ada keinginan dari PNS yang dimaksud dan juga masyarakat bahwa laporan ini diserahkan kepada KPK, dengan dokumen-dokumen yang terlampir ikut diserahkan kepada KPK," terang Dipo yang mengenakan jaket cokelat. Menurutnya, ia bersedia satu kali nanti jika diundang Badan Kehormatan DPR RI untuk mengklarifikasi adanya kongkalikong pemerasan ataupun rekayasa anggaran. Namun, semua laporan itu memang ada laporan dari PNS, salah satunya lewat tulisan. "Memang kita melihat ada laporan tertulis. Demikian juga dengan menterinya yang mau bersama-sama untuk mengklarifikasi ke KPK dan KPK akan mengklarifikasinya. Intinya ini kebangkitan PNS yang tertekan oleh beberapa oknum di DPR dan kementeriannya sendiri," papar Dipo. Masih kata Dipo, saat ini mereka melaporkan akan bertambah lagi jumlahnya. Sekarang bertambah dua kementerian tapi tidak selalu masalahnya pada kerugian negara. Tapi adanya laporan ini mencegah potensi kongkalikong, sehingga langsung dilaporkan ke KPK. "Memang pencegahan lebih baik daripada sudah terjadi kerugian negara. Momentumnya sekarang cukup bagus karena ada keberanian PNS melaporkan. Yang melaporkan banyak, sekarang tiga kementerian," tegas Dipo sambil pamit untuk pulang. Sumber : www.tribunnews.com Reporter : Yogi Gustaman
