MEDAN. Rencana Bank Indonesia mengatur dan membatasi gaji serta bonus direksi perbankan mendapat penolakan. Salah satunya dari Direktur Komersial PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Handoyo Soebali. Alasannya, gaji dan bonus direksi bukan faktor utama penyebab peningkatan biaya operasional perbankan.Handoyo mengakui, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perbankan Indonesia tinggi, mencapai 88,6%. Bandingkan dengan BOPO bank di Malaysia yang hanya 40% dan Filipina 74%. "Tapi apa benar, itu karena gaji," tanya Handoyo, Kamis (17/3).Menurutnya, besarnya BOPO karena bank harus membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Itu merupakan cadangan atas kerugian aset-aset perusahaan. "PPAP masuk ke biaya perusahaan, sehingga BOPO makin besar," jelas Handoyo.Oleh karena itu, ia berharap, BI tidak melaksanakan rencana itu. Namun, bila harus terlaksana, mestinya ada kajian mendalam tentang gaji dan bonus bankir-bankir di Indonesia. "Ini tidak hanya bankir lokal saja, tapi juga dari asing, termasuk gaji pejabat BI karena termasuk pelaku perbankan," tandas Handoyo.Sekadar mengingatkan, BI sudah merencanakan pengaturan gaji bankir sejak awal tahun lalu. Ini untuk menciptakan efisiensi biaya perbankan yang terkenal mahal.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Direksi CIMB Niaga tolak pengaturan gaji yang diusulkan BI
MEDAN. Rencana Bank Indonesia mengatur dan membatasi gaji serta bonus direksi perbankan mendapat penolakan. Salah satunya dari Direktur Komersial PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Handoyo Soebali. Alasannya, gaji dan bonus direksi bukan faktor utama penyebab peningkatan biaya operasional perbankan.Handoyo mengakui, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perbankan Indonesia tinggi, mencapai 88,6%. Bandingkan dengan BOPO bank di Malaysia yang hanya 40% dan Filipina 74%. "Tapi apa benar, itu karena gaji," tanya Handoyo, Kamis (17/3).Menurutnya, besarnya BOPO karena bank harus membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Itu merupakan cadangan atas kerugian aset-aset perusahaan. "PPAP masuk ke biaya perusahaan, sehingga BOPO makin besar," jelas Handoyo.Oleh karena itu, ia berharap, BI tidak melaksanakan rencana itu. Namun, bila harus terlaksana, mestinya ada kajian mendalam tentang gaji dan bonus bankir-bankir di Indonesia. "Ini tidak hanya bankir lokal saja, tapi juga dari asing, termasuk gaji pejabat BI karena termasuk pelaku perbankan," tandas Handoyo.Sekadar mengingatkan, BI sudah merencanakan pengaturan gaji bankir sejak awal tahun lalu. Ini untuk menciptakan efisiensi biaya perbankan yang terkenal mahal.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
