Direktur FBI Kash Patel: Telepon Saya Disita Diam-Diam di Era Biden



KONTAN.CO.ID - Direktur FBI Kash Patel mengungkap bahwa catatan telepon pribadinya pernah disita secara diam-diam oleh FBI saat ia masih berstatus warga sipil pada 2022-2023, di masa pemerintahan Joe Biden.

Pengungkapan tersebut pertama kali dilaporkan oleh Reuters pada Rabu (25/2/2026). Patel menyebut tindakan itu dilakukan tanpa sepengetahuannya melalui mekanisme hukum berupa subpoena atau perintah memaksa.

Terjadi Saat Penyelidikan terhadap Trump

Menurut Patel, penyitaan berlangsung ketika Jaksa Khusus Jack Smith memimpin penyelidikan terhadap Donald Trump.


Penyelidikan itu mencakup dugaan upaya membatalkan hasil Pemilu 2020 serta kasus dokumen rahasia yang disimpan di kediaman pribadi Trump di Mar-a-Lago, Florida, setelah ia meninggalkan Gedung Putih pada 2021.

Patel mengatakan FBI memperoleh apa yang disebut sebagai “toll records”, yakni catatan detail waktu dan tujuan panggilan telepon. Data tersebut tidak mencakup isi percakapan.

Baca Juga: Koji Sato vs Kenta Kon: Mengapa Toyota Mendadak Ganti CEO Tahun Ini?

Disita Tanpa Pemberitahuan

Patel menegaskan bahwa ia tidak pernah diberi tahu bahwa data teleponnya dikumpulkan oleh penyidik.

Ia juga mengungkap bahwa catatan telepon milik Susie Wiles turut disita dalam periode yang sama. Wiles kini menjadi Kepala Staf Gedung Putih.

Namun Reuters menyatakan tidak dapat memverifikasi secara independen detail lengkap penyitaan tersebut, termasuk kapan tepatnya dimulai dan berakhir, serta apakah Patel atau Wiles menjadi target penyelidikan.

Patel menambahkan, pengumpulan data telepon tersebut bahkan berlangsung hingga periode ketika Wiles menjabat sebagai co-campaign manager dalam kampanye Trump pada Pilpres 2024 melawan Biden.

Tuduhan Upaya Penyembunyian

Dalam pernyataannya, Patel menyebut langkah itu sebagai tindakan yang “keterlaluan dan sangat mengkhawatirkan”.

Ia menuding kepemimpinan FBI sebelumnya menyembunyikan dokumen terkait penyitaan dengan mengklasifikasikannya sebagai berkas “Prohibited” atau terlarang.

Kategori tersebut membuat dokumen sulit ditemukan dalam sistem internal biro dan berpotensi menghindari pengawasan.

Patel mengaku baru mengetahui keberadaan catatan itu setelah menjabat sebagai Direktur FBI pada Februari 2025. Ia juga menyatakan telah menghentikan praktik pengelompokan berkas sebagai “Prohibited”.

Baca Juga: Mengenal Rob Jetten: PM Termuda Belanda dan Ambisi Perkuat Militer NATO

Keterlibatan Patel dalam Kasus Dokumen Rahasia

Pada 2022, Patel sempat menyatakan secara terbuka bahwa Trump telah mendeklasifikasi dokumen yang dibawa ke Mar-a-Lago.

Klaim itu kemudian dibantah oleh jaksa dan tidak pernah digunakan sebagai argumen resmi oleh tim hukum Trump di pengadilan.

Di tahun yang sama, Patel dipanggil untuk bersaksi di hadapan dewan juri setelah memperoleh kekebalan terbatas dari kemungkinan tuntutan pidana.

Jack Smith mendakwa Trump atas sejumlah tuduhan pidana terkait kasus dokumen rahasia pada 2023.

Namun perkara tersebut akhirnya dibatalkan oleh hakim federal. Setelah Trump memenangkan pemilihan presiden untuk masa jabatan kedua, Smith mencabut banding atas putusan tersebut.

Subpoena adalah Praktik Hukum yang Wajar

Di Amerika Serikat, penyidik memang kerap menggunakan subpoena untuk memperoleh catatan panggilan telepon guna menelusuri fakta dan pihak yang terlibat dalam suatu kasus.

Pemerintah dapat memperoleh data tersebut tanpa persetujuan hakim, selama sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kubu Demokrat di Kongres sebelumnya membela metode investigasi Smith. Mereka menilai pengumpulan catatan telepon merupakan langkah yang sah dan diperlukan dalam penyelidikan dugaan pelanggaran hukum oleh Trump dan para sekutunya.

Hingga kini, pihak Smith menolak berkomentar atas tudingan Patel. 

Sementara itu, Presiden Biden, mantan Jaksa Agung Merrick Garland, serta mantan Direktur FBI Chris Wray belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Gedung Putih dan Susie Wiles juga belum mengeluarkan pernyataan resmi.

Baca Juga: El Mencho Tewas: Kartel CJNG Bakar Kota, Pemerintah Kirim 2.000 Tentara ke Jalisco

Selanjutnya: ​Polemik LPDP, Sumber Dana Beasiswa LPDP Tak Hanya Dari Pajak, Tapi Juga Utang

Menarik Dibaca: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Pontianak Hari Ini Kamis 26 Februari 2026 Lengkap

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News