KONTAN.CO.ID - CALIFORNIA. Direktur Intelijen Negara AS, Avril Haines, meyakini bahwa tempo perang di Ukraina saat ini mulai melambat. Berdasarkan temuan itu, Haines percaya pasukan Ukraina akan mendapatkan hasil yang positif dalam beberapa bulan mendatang.

"Tim kami melihat semacam tempo yang berkurang dari konflik dan melihat ke depan, mengharapkan kedua belah pihak akan berusaha untuk mereparasi, memasok, dan menyusun kembali kemungkinan serangan balik Ukraina di musim semi," kata Haines di Forum Pertahanan Nasional Reagan di Simi Valley, California, hari Sabtu (3/12).

Meskipun demikian, Haines juga menegaskan bahwa pihaknya masih belum yakin apakah Rusia akan benar-benar memperlambat tempo serangan.

Baca Juga: Jepang-Inggris-Italia Segera Luncurkan Proyek Pembuatan Jet Tempur Bersama

"Tapi kami sebenarnya memiliki cukup banyak skeptisisme, apakah Rusia benar-benar siap untuk melakukan itu atau tidak. Dan saya berpikir lebih optimis untuk Ukraina dalam rentang waktu itu," lanjut Haines, seperti dikutip AP News.

Sejalan dengan itu, laporan intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris pada hari Minggu (4/12) juga menunjukkan bahwa dukungan publik di Rusia untuk kampanye militer pemerintahnya mulai turun secara signifikan.

Dalam surveinya ditemukan bahwa 55% responden mendukung pembicaraan damai dengan Ukraina sementara 25% menginginkan perang berlanjut.

Baca Juga: Pentagon: China akan Punya 1.500 Hulu Ledak Nuklir Pada 2035

"Dengan kondisi Rusia yang tidak mungkin merebut dan menjaga sebagian besar medan perang dalam beberapa bulan ke depan, kemungkinan akan semakin sulit bagi Kremlin," tulis Kementerian Pertahanan Inggris.

Jajak pendapat serupa juga pernah dilakukan oleh Levada Center yang berbasis di Rusia pada bulan November lalu.

Hasilnya, 53% responden mendukung pembicaraan damai, 41% berbicara mendukung kelanjutan perjuangan, dan 6% ragu-ragu.

Dalam beberapa minggu terakhir, militer Rusia fokus dalam menyerang infrastruktur Ukraina secara nasional dan menekan serangan di kota Bakhmut di wilayah Donetsk dan Kherson.