KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) tengah mempersiapkan langkah besar dengan menggabungkan tiga anak usaha di sektor hilir, yakni Pertamina Patra Niaga (PPN), Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan Pertamina International Shipping (PIS).

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan mandat pemegang saham.

"Penggabungan tiga anak usaha itu adalah amanat dari pemegang saham dari Danantara," ujar Agung di sela acara Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

BI Optimistis Hadapi 2026, Perkuat Bauran Kebijakan hingga Digitalisasi

Baca Juga: Tambah Fleksibilitas Produksi, Pertamina Lubricants Hadirkan Mini LOBP

Agung menambahkan, kajian penggabungan sudah berlangsung cukup lama. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi bisnis untuk memperkuat posisi Pertamina di sektor hilir migas.

"Karena ini bagian dari proses transformasi, maka dibentuk satu tim teknis khusus untuk menjalankan proses penggabungan bisnis ini," jelasnya.

Ia menekankan bahwa merger ini sepenuhnya merupakan keputusan pemegang saham yang kemudian dijalankan oleh manajemen. Targetnya, integrasi bisa rampung pada akhir 2025.

"Tentu kita upayakan semaksimal mungkin," kata Agung.

Baca Juga: Pertamina Hulu Energi (PHE) Cari Potensi Migas Baru di Cekungan Manu

Khusus untuk layanan Integrated Marine Logistics Pertamina (IML) yang saat ini dikelola oleh PIS, Agung memastikan jasa pengapalan tetap ada, namun dengan struktur organisasi yang berbeda.

Sebelumnya, rencana merger tiga subholding hilir Pertamina disampaikan pertama kali oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dalam rapat bersama Komisi VI DPR pada 11 September 2025.

Simon menegaskan, penggabungan dilakukan demi memaksimalkan kinerja sektor hilir sekaligus mengoptimalkan proses bisnis agar lebih efisien dan efektif.

Baca Juga: Tiga Anak Usaha Pertamina Dimerger, Direksi dan Komisaris Dikocok Ulang Januari 2026

"Semua langkah ini dilakukan untuk menjaga reputasi perusahaan, memperkuat kepercayaan stakeholder, serta memastikan komunikasi dan advokasi kebijakan yang lebih kuat," pungkas Simon.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News