JAKARTA. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanyakan kesiapan para pengusaha smelter tembaga dalam menghadapi target pembangunan smelter yang harus sudah siap di 2017. Untuk Kementerian ESDM tadi memanggil para pengusaha smelter yang diantaranya seperti Indosmelt, Freeport, Antam, dan Newmont.

Natsir Mansur, Direktur Umum PT Indosmelt menyampaikan ia belum dapat memberi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) seperti apa yang diminta oleh Direktur Jenderal Minerba, Sukhiyar. Ia bilang, dalam dua minggu ini, Indosmelt baru akan memberikan RAKB.

Rapat yang hanya berlangsung sekitar 30 menit itu hanya sekedar melaporkan perkembangan pembangunan smelter. "Di rapat tadi, mereka minta investasi smelter yang US$ 1,5 miliar itu lebih dirincikan,” ujarnya usai rapat tertutup di Kantor Minerba Jakarta, Selasa (28/01).

Untuk smelter di Maros, lanjut Natsir, perkembangannya baru sampai pembangunan pelabuhan. “Smelternya sendiri masih berjalan, semua lancar, listrik juga sudah dipasok dari PLN. Kalau dipasok dari PLN lebih murah daripada kita bangun pembangkit sendiri, " kata dia sehabis rapat tertutup di Kantor Minerba Jakarta, Selasa (28/01).

Ia juga sempat mengeluhkan masalah peraturan bea keluar (BK) dari Kementerian Keuangan yang dirasa memberatkan para pengusaha, termasuk Indosmelt.

Natsir menilai bea keluar dampaknya bisa sangat luas. “Bisnis mineral bisa tutup, kredit macet, ekonomi daerah bisa terhambat, PHK dimana-mana, kredit leasing juga macet,” katanya.

Indosmelt menginginkan persentase BK tidak lebih dari 20%, sebab lamanya pengembalian modal usaha yang mencapai 10 tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan