KONTAN.CO.ID - BOGOR. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut pemerintah hingga saat ini belum menerapkan pajak khusus atas kekayaan atau wealth tax di Indonesia.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah masih berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, penerapan pajak kekayaan membutuhkan kajian mendalam, terutama untuk memperjelas konsep kekayaan, penghasilan, hingga aset yang menjadi objek pemajakan.

Baca Juga: DJP Sebut PTKP Indonesia Relatif Tinggi, Capai 67% dari PDB per Kapita

Pernyataan tersebut disampaikan Bimo merespons usulan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengenai penerapan pajak kekayaan di Indonesia.

Ia menjelaskan, kekayaan yang dimiliki seseorang umumnya merupakan akumulasi aset yang berasal dari penghasilan. Sementara itu, penghasilan tersebut pada dasarnya telah dikenakan pajak sebelumnya.

"Kekayaan, akumulasi aset itu kan sebenarnya dari penghasilan yang sudah dipajaki sebelumnya," ujar Bimo dalam agenda Media Gathering DJP di Bogor, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Meski demikian, Bimo menyatakan mendukung apabila pemerintah memiliki arah kebijakan untuk mengkaji penerapan pajak kekayaan.

Menurutnya, usulan Celios merupakan rekomendasi yang disusun berdasarkan data dan analisis lembaga tersebut.

Baca Juga: Cegah Kebocoran Pajak, DJP Perkuat Rekonsiliasi Data Ekspor-Impor dengan Singapura

Namun, pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan pajak kekayaan berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.

Bimo menyebut, DJSEF lebih berwenang memberikan penjelasan mengenai perkembangan kajian maupun arah kebijakan pemerintah terkait penerapan wealth tax di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News