KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan komitmennya untuk menghapus praktik dan budaya feodal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bimo secara tegas menolak pola birokrasi lama yang menempatkan relasi kerja secara hierarkis dan tidak sehat, serta menilai praktik tersebut tidak lagi relevan dengan semangat reformasi birokrasi.

Baca Juga: Usai OTT KPK, Dirjen Pajak Bimo Ajak Pegawai Jaga Rumah Besar DJP

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

“Tidak ada lagi feodalisme ala-ala PNS zaman dulu. Ketika saya dulu masih pelaksana, lalu menjadi kepala seksi, membawakan tas direktur dianggap sebagai sebuah kewajiban. Pola seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” ujar Bimo dalam acara Perayaan Natal DJP 2025, Minggu (11/1/2026).

Menurutnya, kepemimpinan di DJP harus ditunjukkan melalui sikap dan keteladanan, bukan semata-mata lewat perintah atau disposisi formal.

Ia meminta para pimpinan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, kolaboratif, dan setara dalam bekerja.

Baca Juga: KPK Bongkar Rente Kuota Haji Tambahan 2024, Potensi Dana Capai Rp 396 Miliar

“Saya selalu mengingatkan para pimpinan, saya tidak ingin mendengar pola komunikasi seperti ‘tolong kerjakan’, ‘disposisi’, atau ‘segera selesaikan’. Bahasakan dengan ‘ayo kita sama-sama kerjakan’ atau ‘mari kita sama-sama selesaikan’, karena itu adalah bentuk keteladanan dan kepedulian,” katanya.

Bimo menegaskan, perubahan budaya organisasi menjadi kunci dalam membangun DJP yang profesional, berintegritas, dan dipercaya publik.

Selanjutnya: Kinerja Asuransi Jiwa Belum Pulih, Premi Turun Jadi Rp 163 Triliun per November 2025

Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (12/1) Jabodetabek, Hujan Lebat di Daerah Ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News