KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan, pemerintah telah menghapus skema penyerahan barang kena pajak (BKP) secara konsinyasi atau titip barang.

Sebagai ilustrasi, apabila ada wajib pajak yang menitipkan barangnya ke pada wajib pajak lain, maka di awal saat pemberian barang tersebut tidak langsung ditarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Barulah, saat barang yang dititipkan tersebut terjual akan dikenakan PPN.

“Jadi memudahkan wajib pajak dalam melakukan aktivitasnya, supaya wajib pajak tidak terbebani di awal. Kalau dilihat, usaha mikro kecil menengah (UMKM) pun banyak melakukan aktivitas konsinyasi atau menitipjualkan barang produksinya kepada penjual,” kata Suryo dalam Konferensi Pers, Senin (12/10).

Baca Juga: Batubara kena PPN, ini penjelasan pemerintah

Adapun ketentuan tersebut sebagaimana dalam Pasal 112 Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10). Beleid tersebut menghapus ketentuan lama mengenai penyerahan barang kena pajak yang tertera dalam Pasal 1A ayat (1) huruf g UU PPN Tahun 2009

“Dalam konteks memudahkan kegiatan usaha, konsinyasi masih kami anggap sebagai bukan penyerahan barang kena pajak. Penyerahan terjadi pasa saat barang tersebut betul-betul terjual oleh perusahaan atau wajib pajak yang dititipkan,” ujar Suryo.

Selanjutnya: Pemerintah batal intervensi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta Kerja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat