KONTAN.CO.ID-JAKARTA.  Pemerintah mengungkapkan rencana pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) Keuangan di Bali masih berada pada tahap awal pembahasan.

Meski begitu, pemerintah sudah mulai membahas skema insentif khusus untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan kajian awal terkait model kebijakan dan insentif yang akan diterapkan di KEK finansial tersebut. 

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Dana Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Sudah Cair Rp 10,6 Triliun, Huntara Baru 93%

Menurut dia, konsep insentif yang disiapkan akan mengacu pada pusat-pusat keuangan internasional yang telah lebih dulu berkembang.

"Masih sangat preliminary. Memang sudah dimintakan ruling terkait dengan insentif khusus," ujar Bimo kepada awak media di Jakarta, Selasa (5/5).

Ia berharap keberadaan KEK Keuangan di Bali nantinya dapat menarik masuk kelompok high wealth individual (HWI) atau individu dengan kekayaan besar ke Indonesia. 

Kehadiran investor kaya tersebut diyakini tidak hanya berdampak pada investasi di kawasan khusus, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi di wilayah lain.

"Karena ketika high wealth individual itu mau masuk ke Indonesia di sebuah KEK khusus, tentu mereka juga tidak hanya akan berinvestasi di KEK tersebut, tetapi juga akan berinvestasi di luar KEK yang tentunya akan bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan aktivitas-aktivitas ekonomi yang baru," katanya.

Baca Juga: Stok Melimpah, Bulog Usul Ada Beras Natura Untuk ASN, TNI dan Polri

Menurut Bimo, dampak lanjutan dari investasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang penciptaan lapangan kerja, termasuk sektor yang bersifat padat karya. Namun jika tidak sekalipun, pemerintah tetap melihat potensi peningkatan penerimaan negara dari sisi perpajakan.

“Mudah-mudahan juga ada yang labour intensif. Kalaupun tidak, tentu pasti potensi pajaknya juga akan lebih bagus," ujar Bimo.

Lebih lanjut, Bimo menyebut pemerintah akan mencontoh pola insentif yang diterapkan sejumlah pusat keuangan global seperti Dubai, Singapura, dan Hong Kong dalam merancang kebijakan KEK Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News