KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian meminta supaya peternak dan seluruh stakeholder di bidang perunggasan tidak menggunakan AGP (Antibiotik Growth Promoter). Pasalnya, penggunaan AGP ini sangat berbahaya. Antibiotik merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme, dalam konsentrasi kecil mempunyai kemampuan menghambat atau membunuh mikroorganisme lain. Selain itu Antibiotik bersifat toxic secara selektif pada bakteri, namun tidak toksik pada sel inang. “Yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana generasi kita ke depan jika penggunaan AGP tidak dilarang. Ini tentunya sangat berbahaya,” ungkap Dirjen PKH, I Ketut Diarmita seperti yang tertera dalam keterangan tertulis yang diterima KONTAN, Jumat (26/1). Larangan penggunaan AGP ini bertujuan untuk mencegah terjadinya residu obat pada ternak, mencegah gangguan kesehatan manusia yang mengonsumsi produk ternak karena sulit didegradasi dari tubuh hewan target. Tak hanya itu, upaya ini juga bisa mencegah penggunaan pengobatan alternatif bagi manusia, mencegah timbulnya resistensi mikroba patogen dan bisa menjaga lingkungan, di mana AGP tidak ramah lingkungan. Meski hingga saat ini belum ada data yang menunjukkan efek pemberian AGP pada hewan, khususnya unggas kepada manusia, tetapi Ketut berpendapat hal ini telah menjadi perhatian dunia dan para ahli di tataran global. I Ketut pun menyampaikan hingga saat ini terdapat sekitar 700.000 orang meninggal setiap tahunnya karena resistensi terhadap antibiotik. Demi menghindari kemungkinan potensi semakin meluasnya resistensi generasi mendatang terhadap antibiotik, para peternak diminta untuk taat terhadap aturan eliminasi AGP dari pakan ternak. Dia pun meminta supaya peternak tetap menjaga kualitas pangan Indonesia, khususnya pangan asal ternak sehingga aman bagi konsumen. Dengan begitu, Indonesia pun akan turut mendapatkan pengakuan di dunia. “Saya sarankan kepada Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah strategis agar dunia tidak mentertawai kita. Kita kalau mau dihargai bangsa lain, ayo ikut aturan internasional," ujar Ketut. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan minta pebisnis tak gunakan AGP pada unggas
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian meminta supaya peternak dan seluruh stakeholder di bidang perunggasan tidak menggunakan AGP (Antibiotik Growth Promoter). Pasalnya, penggunaan AGP ini sangat berbahaya. Antibiotik merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme, dalam konsentrasi kecil mempunyai kemampuan menghambat atau membunuh mikroorganisme lain. Selain itu Antibiotik bersifat toxic secara selektif pada bakteri, namun tidak toksik pada sel inang. “Yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana generasi kita ke depan jika penggunaan AGP tidak dilarang. Ini tentunya sangat berbahaya,” ungkap Dirjen PKH, I Ketut Diarmita seperti yang tertera dalam keterangan tertulis yang diterima KONTAN, Jumat (26/1). Larangan penggunaan AGP ini bertujuan untuk mencegah terjadinya residu obat pada ternak, mencegah gangguan kesehatan manusia yang mengonsumsi produk ternak karena sulit didegradasi dari tubuh hewan target. Tak hanya itu, upaya ini juga bisa mencegah penggunaan pengobatan alternatif bagi manusia, mencegah timbulnya resistensi mikroba patogen dan bisa menjaga lingkungan, di mana AGP tidak ramah lingkungan. Meski hingga saat ini belum ada data yang menunjukkan efek pemberian AGP pada hewan, khususnya unggas kepada manusia, tetapi Ketut berpendapat hal ini telah menjadi perhatian dunia dan para ahli di tataran global. I Ketut pun menyampaikan hingga saat ini terdapat sekitar 700.000 orang meninggal setiap tahunnya karena resistensi terhadap antibiotik. Demi menghindari kemungkinan potensi semakin meluasnya resistensi generasi mendatang terhadap antibiotik, para peternak diminta untuk taat terhadap aturan eliminasi AGP dari pakan ternak. Dia pun meminta supaya peternak tetap menjaga kualitas pangan Indonesia, khususnya pangan asal ternak sehingga aman bagi konsumen. Dengan begitu, Indonesia pun akan turut mendapatkan pengakuan di dunia. “Saya sarankan kepada Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah strategis agar dunia tidak mentertawai kita. Kita kalau mau dihargai bangsa lain, ayo ikut aturan internasional," ujar Ketut. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
