KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan perintah pencegahan perjalanan ke luar negeri terhadap 13 orang. Ini merupakan lanjutan dari penyidikan atas dugaan kasus korupsi pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Selain Catur Budi Harto yang sebelumnya juga sudah diperiksa, ada nama Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) Indra Utoyo yang termasuk dalam 13 orang tersebut.

“Iya, yang bersangkutan juga dicekal,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (2/7).

Fundamental Tetap Kuat, Pasar Respons Positif Saham BBCA

Seperti diketahui, Indra Utoyo sempat menjadi Direktur Digital, IT & Operation BRI tersebut selama periode 2017-2022. Di mana, KPK menyebutkan tindak pidana korupsi terkait EDC tersebut terjadi pada 2020-2024.

Baca Juga: Simak Profil Catur Budi Harto, Eks Wadirut BRI yang Dipanggil oleh KPK

Meski demikian, Fitroh belum mau menjelaskan keterlibatan Indra Utoyo atas kasus pengadaan barang ini. Mengingat, penyidikan dugaan korupsi EDC pada BRI masih bersifat umum.

“Nanti pada saat penetapan status tersangka akan diketahui apakah (IU) layak dijadikan tersangka ataukah sebatas saksi,” tambah Fitroh.

Terkait kasus ini, Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) Indra Utoyo buka suara setelah ikut terkait dalam dugaan kasus korupsi mesin EDC yang ada di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

“Betul (dicekal). Proses yang dilakukan KPK ini, sejauh yang saya ketahui terkait dengan peran saya sebagai direktur Digital dan IT BRI,” ujar Indra kepada KONTAN, Rabu (2/7).

Sebagai informasi, dugaan tindak pidana korupsi terkait EDC ini memiliki nilai anggaran pengadaan sebesar Rp 2,1 triliun. Sementara berdasarkan hitungan penyidik, total kerugian negara yang timbul diduga mencapai Rp 700 miliar atau 30% dari nilai anggaran pengadaan EDC.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News