KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI DPR RI memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk terkait masalah keuangan perseroan.

Dalam paparannya kepada Komisi XI, Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K. Permana mengatakan pihaknya menginginkan investor perseroan berasal dari dalam negeri. Adapun, Permana mengusulkan agar pemerintah Indonesia yang menjadi pemegang saham di bank syariah pertama tersebut.

"Kalau saya boleh memilih, (Muamalat) bisa dimiliki oleh Pemerintah Indonesia," tegas Permana di ruang rapat komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (11/4). Ia menjelaskan, saat ini ada banyak investor baik lokal maupun asing yang tertarik untuk membeli saham perseroan.

Beberapa negara yang mengajukan misalnya, berasal dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Bahkan hingga kawasan Timur Tengah dan Hong Kong. Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mempertimbangkan hal tersebut.

Apalagi, Ia menambahkan bahwa awal mulanya Bank Muamalat sendiri didirikan oleh cendekiawan serta pemerintah Indonesia baik MUI maupun ICMI. Belum lagi, harga saham Bank Muamalat pun menurut Permana terbilang murah.

"Ini merupakan potensi dan momentumnya hanya sekali dengan harga yang murah. Katakan lah ada investor yang tanam modal, tahan berapa pun (short term) tetap akan tinggi potensinya. Tapi kami memang utamakan yang long term commitment," tambahnya.

Lebih lanjut, Permana menyebut ada beberapa skema yang dapat diambil bila negara berniat untuk mencaplok saham Bank Muamalat. Antara lain bisa melalui bank BUMN, atau lembaga keuangan lain secara langsung melalui rights issue.

Pihaknya juga tak menampik bahwa saat ini Bank Muamalat telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah instansi dan perusahaan milik negara. "Pembicaraan sudah ada, dari BUMN ada, (BUMN) ke induk juga ada, pemegang saham juga ada. Mudah-mudahan," jelasnya.

Secara terpisah, Kepala Dewan Komisoner OJK Wimboh Santoso pun mengamini bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan seluruh calon investor untuk memiliki saham Bank Muamalat, termasuk BUMN.

"Semua opsi bisa saja terjadi, nah tapi kalau belum ada surat mau ngomong apa? pemegang saham pengendali kan masih me-retain. Jadi tidak ada masalah," ujarnya.

Sebelumnya, dalam berita yang dimuat Kontan.co.id (18/1) isu tersebut telah dilontarkan. Dikabarkan bahwa konsorsium BUMN yang dipimpin oleh Bahana Sekuritas juga telah merancang rencana untuk masuk ke Bank Muamalat. Bahana juga akan menggandeng Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk masuk syariah pertama di Indonesia tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sofyan Hidayat