KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keandalan pasokan listrik dan percepatan transisi energi menjadi pekerjaan rumah bagi kepemimpinan baru PT PLN (Persero). Pergantian Direktur Utama dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar diharapkan mampu memperkuat layanan kelistrikan sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku industri.

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menilai pergantian kepemimpinan di perusahaan listrik pelat merah tersebut berpotensi membawa dampak positif bagi iklim industri nasional.

Perombakan direksi PLN resmi diputuskan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 14 Oktober 2026.

Suroso Isnandar sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal untuk menjawab tantangan operasional sistem kelistrikan sekaligus mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Baca Juga: Indonesia Perkuat Kemitraan Dagang dengan Belanda

Ketua Bidang 8 Kerja Sama Asosiasi Internasional dan Donor METI, Yudha Permana Jayadikarta, menekankan bahwa direksi baru PLN perlu memprioritaskan peningkatan keandalan sistem kelistrikan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah gangguan pasokan berulang, seperti insiden pemadaman listrik di Jawa hingga pemadaman total atau blackout di Batam.

Selain keandalan pasokan, pelaku industri juga membutuhkan kepastian harga dan kontrak listrik. Percepatan penyelesaian kontrak perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) untuk proyek EBT serta kemudahan akses terhadap listrik hijau turut menjadi perhatian.

"Industri butuh tiga hal: listrik yang tidak putus, harga dan kontrak yang pasti, serta akses ke listrik hijau. PLN sudah menyatakan program strategis dilanjutkan, dan latar belakang Pak Suroso di operasi sistem, proyek, dan EBT bersinggungan langsung dengan tiga kebutuhan itu," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (16/10/2026).

Menurut Yudha, percepatan transisi energi dan penyederhanaan skema kerja sama dengan pihak swasta juga menjadi agenda penting bagi PLN. Pasalnya, pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) mendominasi porsi pembangkit EBT skala besar dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Baca Juga: BYD Siapkan Produksi Blade Battery Generasi Kedua di Subang

Kondisi tersebut membuat proses pengadaan proyek dan penyelesaian PPA menjadi faktor penting dalam mendorong realisasi investasi energi terbarukan. Semakin cepat proses tersebut diselesaikan, semakin besar peluang proyek berjalan sesuai rencana.

Di sisi lain, penguatan jaringan transmisi dan percepatan pemanfaatan sistem penyimpanan energi berbasis baterai perlu dilakukan untuk mendukung kebutuhan listrik kawasan industri dan pusat bisnis. Infrastruktur tersebut juga berperan dalam menjaga keandalan sistem seiring meningkatnya pemanfaatan pembangkit EBT.

"Pengembang akan merasakan paling cepat 90% kapasitas EBT di RUPTL dialokasikan kepada swasta, jadi setiap bulan yang dipangkas dari proses PPA langsung menjadi investasi yang bergerak," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News