Dirut Mandiri: Indonesia butuh dana investasi infrastruktur hingga US$ 1,23 triliun



KONTAN.CO.ID - BALI. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, setidaknya Indonesia membutuhkan dana investasi infrastruktur mencapai US$ 1,23 triliun hingga 2030.

Hal itu dilakukan demi menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dalam pemaparannya di Indonesia Investment Forum 2018, Tiko, sapaan akrab Kartika, menyampaikan, dengan jumlah dana infrastruktur itu bisa menggenjot ekonomi nasional mencapai 6,5%.

“Itu merupakan skenario pertumbuhan ekonomi 6,5% untuk dana tersebut,” katanya di Hotel Conrad, Selasa (9/10).


Adapun jumlah tersebut masih jauh dari India yang membutuhkan dana untuk infrastruktur sebesar US$ 5.5 triliun yang bisa meningkatkan ekonomi India hingga 7,8%.

Maka itu, tidak mungkin jika pemerintah terus mengandalkan dana dari APBN saja dan perlu mencari pembiayaan alternatif. Sebab, berdasarkan data, alokasi dana untuk infrastruktur dalam APBN terus bertambah. Seperti dari 2016 Rp 269,1 triliun, 2017 Rp 388,3 miliar, dan 2018 Rp 410,7 triliun.

Bahkan dari Bank Mandiri sendiri, per Juni 2018 pihaknya telah mengalokasikan 23,4% dari total pinjaman untuk mendanai proyek infrastruktur. “Rinciannya, total limit Rp 255,3 triliun dan total ending balance Rp 165,8 triliun. Jumlah itu naik 23% secara year on year, tambah Tiko.

Adapun alokasi pinjaman lebih banyak digelontorkan untuk infrastruktur transportasi Rp 39,3 triliun, listrik Rp 36,8 triliun, dan migas Rp 24,1 triliun. Tak hanya itu Bank Mandiri juga mengapresiasi langkah BI dan OJK untuk mengikutsertakannya dalam pencarian dana lain dari investor untuk proyek infrastruktur.

“Kita sebagai pelaku sangat terbantu dari regulasi baru OJK dan Bank Indonesia selama dua tahun terakhir, seperti bisa menerbitkan Komodo Bonds di London dan RDPT untuk PT Jasa Marga,” kata Tiko.

Maka itu Tiko bilang, ada empat hal sebagai kunci untuk menyukseskan dalam mencari pembiayaan alternatif. Keempatnya itu adalah sponsor capability, project feasibility, government support, dan supporting parties.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto