KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bakal calon wakil presiden yang diusung Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN, Sandiaga Uno, menuding Badan Pusat Statistik (BPS) dikontrol oleh pemerintah terkait data-data kemisikinan dan pengangguran. Pengontrolan data itu, menurut Sandiaga, membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran seolah-olah turun, padahal berbeda dengan kenyataan di lapangan. Adapun ia mengaku memiliki data sendiri terkait tuduhan ini. Kepala BPS Suhariyanto merespons pernyataan ini. Ia mengatakan, tuduhan Sandiaga sama sekali tidak benar. Sebab, BPS untuk menjalankan sensus dan survei tidak dikontrol alias independen.
“Independensi BPS adalah harga mati. Pemerintah tidak pernah sekalipun mengintervensi BPS,” kata Suhariyanto kepada KONTAN, Kamis (30/8). Adapun, ia menjelaskan, BPS mengumpulkan data lewat sensus dan survei dengan menggunakan konsep definisi dan metodologi yang mengacu pada manual dari PBB atau lembaga internasional. Oleh karena itu, Suhariyanto mengatakan, sensus dan survei BPS memotret fakta yang ada di lapangan. “Data yang dirilis BPS ada yang menunjukkan keberhasilan program pemerintah, tetapi ada juga yang menunjukkan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan,” ujar dia. Selain itu, setiap data sensus dan survei yang dikeluarkan, menurut Suhariyanto, juga selalu dipantau dan diaudit oleh pihak ketiga. “Perlu saya tegaskan bahwa data yang dirilis BPS selalu dipantau dan di audit oleh Forum Masyarakat Statistik (FMS) dan lembaga internasional,” ucapnya. Sebelumnya, kepada Kompas.com, Sandiaga mencontohkan data soal kemiskinan yang diklaim menurun ke angka 9,82% atau setara dengan 25,95 juta orang per Maret 2018. Ini pertama kalinya persentase penduduk miskin di Indonesia pada level single digit. Namun Sandiaga mempertanyakan patokan garis kemiskinan yang ditetapkan, yakni Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per har
Lalu mengenai tingkat pengangguran yang menurun, Sandiaga juga menegaskan bahwa hitung-hitungan BPS masih mentah. BPS mencatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari Februari 2017 sebesar 5,33% jadi 5,13% pada Februari 2018. Namun Sandiaga menilai, BPS hanya mengukur tingkat pengangguran terbuka tanpa melihat kualitas pekerjaannya. Menurut dia, banyak anak muda lulusan diploma dan sarjana yang terpaksa bekerja tidak sesuai dengan bidang dan kemampuannya. "Kalau saya melihat, tentunya wajar pemerintah menyampaikan pencapaian-pencapaiannya. Tentu dengan data yang mereka kontrol," kata Sandiaga saat berkunjung ke Menara Kompas di Palmerah, Jakarta, Rabu (29/8). Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Narita Indrastiti