KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama Self Regulatory Organization SRO dan pelaku industri pasar modal merespons sejumlah catatan dari penyedia indeks global MSCI dengan menyiapkan berbagai agenda perbaikan guna meningkatkan transparansi dan kredibilitas pasar domestik.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyebut masukan dari penyedia indeks global menjadi momentum evaluasi bagi pasar modal nasional.

“Pasar modal nasional baru saja dapat banyak wake up call dari MSCI dan yang lain. Kami, SRO, dan pelaku industri tentu sudah merespon tuntutan itu. Bersama dengan seluruh elemen pemerintah, kami berketetapan menjadikan ini momentum perbaikan,” ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Market Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

IHSG Berfluktuasi, Mirae Asset Tekankan Pentingnya Diversifikasi Portofolio

Baca Juga: OJK Proyeksi 75% Emiten di Bursa Bakal Penuhi Aturan Free-Float 15% di Tahun Pertama

Hasan mengatakan tujuan utama dari berbagai program yang diluncurkan adalah meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor domestik maupun global. Ia menambahkan, secara umum penyedia indeks global dapat menerima agenda proposal yang diajukan regulator.

Salah satu praktik yang diadopsi adalah high concentration shareholder list. Menurut Hasan, penyedia indeks global sensitif terhadap informasi struktur kepemilikan saham, terutama jika saham terkonsentrasi pada pihak-pihak yang tidak bersedia melepas kepemilikannya ke pasar.

“Informasi itu penting agar mereka bisa memutuskan apakah akan meng-include atau meng-exclude porsi tersebut dalam bobot indeksnya,” jelasnya.

Pjs Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menegaskan, free float bukan menjadi perhatian utama MSCI. Namun, kebijakan tersebut tetap dimasukkan sebagai bagian dari proposal karena dinilai sejalan dengan penguatan kualitas pasar.

“Tujuan utama kami tentunya agar dana asing tidak hanya bertahan, tapi juga bertambah,” ujarnya.

Dalam aspek transparansi, BEI berencana menggabungkan praktik terbaik dari sejumlah negara. India telah menerapkan pengungkapan kepemilikan di atas 1%, sementara Hong Kong menerbitkan shareholders concentration list. Model tersebut akan diadaptasi di Indonesia untuk memperkuat keterbukaan informasi.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa pada 2026 KSEI melakukan pembenahan struktur data investor guna mendukung kebutuhan transparansi.

Baca Juga: OJK Targetkan 75% Emiten Penuhi Free Float Minimum 15% di Tahun Pertama

Perbaikan dilakukan dengan pemisahan data investor lokal dan asing serta individu dan institusi. Selain itu, sistem kepemilikan di Indonesia tetap mengacu pada prinsip Ultimate Beneficial Ownership (UBO) yang dapat ditelusuri.

“Jika diperlukan, maka siapa yang menjadi pemilik akhir bisa diketahui,” ujarnya.

Hasan menambahkan, secara fundamental kondisi pasar modal nasional tetap solid. Dari awal tahun hingga akhir Februari 2026, kapitalisasi pasar telah mencapai sekitar Rp14.000 triliun.

Jumlah investor tercatat mencapai 22 juta, dengan 9,2 juta di antaranya merupakan investor saham. Rata-rata nilai transaksi harian sepanjang tahun ini juga melampaui Rp30 triliun per hari.

“Ini menunjukkan pasar modal nasional kita yang terbesar di region kita ini,” kata Hasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News