KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendesak Uni Eropa (EU) untuk memberlakukan sertifikasi keberlanjutan untuk seluruh minyak nabati.

Hal itu untuk menghilangkan diskriminasi terhadap minyak sawit. Selama ini dari seluruh minyak nabati yang ada, hanya minyak sawit yang harus menggunakan sertifikasi keberlanjutan.

"Komoditi lain tidak ada yang punya sertifikat, hanya kelapa sawit, soybean tidak ada," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud saat acara diskusi INDEF, Kamis (17/12).

Saat ini Indonesia terus mengembangkan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) sebelumnya yang digunakan adalah sertifikat kelapa sawit berkelanjutan roundtable (RSPO).

Baca Juga: Hingga Oktober 2020, nilai ekspor sawit ke Eropa mencapai US$ 2,69 miliar

Musdhalifah bilang saat ini Indonesia terus terbuka tergadap masukan berkaitan dengan ISPO. Hal itu untuk meningkatkan keberterimaan ISPO di negara importir minyak sawit.

"ISPO sudah kita rilis sejak 2011, sekarang sudah 30% yang menerapkan ISPO," terang Musdhalifah.

Penetapan sertifikasi keberlanjutan dinilai terus berkembang. Hal itu dengan terus berkembangnya produk turunan dari minyak sawit.

Sebagai informasi, minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor penting bagi Indonesia. Indonesia menguasai sebanyak 55% pasar global minyak sawit disusul Malaysia dengan cakupan pasar 28%.

Selanjutnya: BPDPKS telah salurkan Rp 25,67 triliun untuk insentif biodiesel di 2020

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .