KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta menyebut sudah 80 pelaku usaha perhotelan yang mengajukan usulan penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021.

Kepala Disnakertrans DKI Andri Yansyah menuturkan usulan penyesuaian UMP Tahun 2021 dapat diajukan asosiasi dengan catatan tetap mengatasnamakan perusahaan tersebut. Sebab dalam satu asosiasi dimungkinkan ada pelaku usaha yang terdampak, ada pula yang tidak.

"Sekarang sudah masuk 80 hotel, yang mengajukan boleh asosiasi tapi atas nama perusahaan, bukan atas nama asosiasi. Karena ada perusahaan yang terdampak, ada yang tidak," ucap Andri kepada wartawan, Kamis (5/11/2020).

Terhadap 80 pengajuan tersebut pihak Disnakertrans DKI langsung memberikan persetujuan. Mengingat jenis usaha seperti perhotelan, mal, maupun industri pariwisata lainnya baru beroperasi belakangan ini.

Baca Juga: Pemda kabupaten/kota di Jawa Tengah mulai bahas UMK, ini usulan UMK Kabupaten Blora

Sehingga proses pengkajian tidak diperlukan karena alasan yang sudah dianggap jelas. Nantinya Disnakertrans DKI akan menerbitkan SK terkait persetujuan itu yang pada intinya perusahaan bersangkutan bisa menerapkan UMP tahun 2020 di tahun 2021.

"Seperti hotel, mal, industri pariwisata baru kemarin beroperasi. Itu tidak perlu kajian-kajian karena benar-benar terdampak. Langsung kita lakukan persetujuan dengan mengeluarkan SK untuk dilakukan penyesuaian UMP tahun 2020," jelas dia.

Kata dia, data pengawasan PSBB juga bisa dijadikan acuan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut terdampak pandemi Corona atau tidak. Sehingga usulan yang masuk bisa langsung diputuskan tanpa perlu kajian. "Jadi tidak semua usulan yang masuk harus dikaji, itu menghabiskan waktu. Langsung kita keluarkan SK, kami juga tidak ingin mempersulit," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Disnakertrans DKI Terima 80 Pengajuan Penyesuaian Upah Minimum untuk Tahun 2021"

Selanjutnya: Pengamat ini menyebut ada dua poin kuat untuk menggugat Omnibus Law, apa saja?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .