Disrupsi AI dan Pengangguran Bayangi Ekonomi RI Hingga 2028

KONTAN.CO.ID - Indonesia diproyeksikan menghadapi risiko ekonomi terbesar berupa pengangguran dan minimnya kesempatan ekonomi dalam dua tahun ke depan. Ancaman tersebut terutama membayangi kelompok usia muda dan berpotensi menekan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini tercantum dalam laporan terbaru World Economic Forum (WEF) yang menempatkan ketiadaan peluang ekonomi atau pengangguran sebagai risiko utama bagi Indonesia pada periode 2026–2028.

Selain pengangguran, WEF juga mencatat sejumlah risiko lain yang akan dihadapi Indonesia, antara lain pelayanan publik dan perlindungan sosial yang belum memadai, dampak negatif teknologi kecerdasan buatan (AI), potensi kemerosotan ekonomi seperti resesi atau stagnasi, serta tekanan inflasi.

Menanggapi temuan tersebut, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menilai penempatan pengangguran sebagai risiko terbesar merupakan hal yang wajar.

“Ini ditempatkan di urutan teratas karena menjadi simpul dari berbagai persoalan lain, terutama kualitas layanan publik yang belum optimal dan menekan produktivitas,” ujar Rizal kepada Kontan, Minggu (18/1/2026).

Rizal menjelaskan, produktivitas tenaga kerja yang masih rendah telah membatasi penciptaan lapangan kerja berkualitas. Kondisi ini membuat perekonomian nasional menjadi lebih rapuh dalam menghadapi tekanan inflasi, perlambatan ekonomi global, hingga disrupsi teknologi.

Menurutnya, persoalan pengangguran di Indonesia tidak semata tercermin dari tingkat pengangguran terbuka yang secara statistik relatif rendah, yakni sekitar 4,8% pada 2025. Tantangan utamanya justru terletak pada kualitas dan daya serap lapangan kerja.

“Banyak tenaga kerja masih terserap di sektor informal atau sektor dengan produktivitas rendah. Sementara adopsi teknologi, termasuk kecerdasan buatan, berpotensi mempercepat pergeseran jenis pekerjaan tanpa diimbangi kesiapan keterampilan tenaga kerja,” jelasnya.

Akumulasi risiko tersebut, lanjut Rizal, pada akhirnya berdampak langsung pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, inflasi yang relatif terkendali di kisaran 3% memang memberikan ruang stabilitas makroekonomi. Namun, tekanan daya beli tetap terjadi ketika pertumbuhan pendapatan tertahan dan dunia usaha masih bersikap hati-hati dalam berekspansi serta menyerap tenaga kerja baru.

Tonton: IHSG Tembus 9.000, tapi Asing Tidak Tertarik?

“Solusinya menuntut pergeseran fokus kebijakan, dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju penguatan kualitas pertumbuhan,” tegas Rizal.

Ia menambahkan, penciptaan lapangan kerja ke depan harus diarahkan pada sektor-sektor yang benar-benar padat karya dan berorientasi produktivitas. Upaya tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan sistem pendidikan dan vokasi, serta transformasi teknologi yang memperkuat—bukan menggantikan—peran tenaga kerja.