KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Industri satelit Indonesia tengah memasuki fase transformasi besar di tengah derasnya disrupsi teknologi global dan masuknya pemain internasional. Perubahan ini tidak hanya menggeser model bisnis, juga memaksa pelaku industri domestik beradaptasi lebih cepat untuk menjaga daya saing sekaligus kedaulatan digital nasional.

Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menilai, paradigma industri kini telah bergeser. Jika sebelumnya layanan satelit identik dengan penyediaan konektivitas, kini nilai tambah justru berada pada solusi berbasis data dan integrasi lintas sektor.

“Ke depan, konektivitas akan menjadi komoditas. Nilai utama industri satelit bergeser ke solusi spesifik, seperti maritim, navigasi, hingga pengolahan data berbasis citra satelit,” kata Ketua Umum ASSI, Risdianto Yuli Hermansyah, Selasa (6/5). 

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Transformasi ini terlihat dari berkembangnya berbagai aplikasi baru. Mulai internet of things (IoT) untuk pelacakan kapal, sistem navigasi berbasis satelit (PNT), hingga pemanfaatan earth observation yang dipadukan dengan kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan insight atau earth intelligence.

Perubahan lanskap juga ditandai meningkatnya peran satelit orbit rendah alias low earth orbit (LEO) yang menawarkan latensi rendah dan kecepatan tinggi. Kehadiran LEO memicu ekspektasi baru di pasar. Seperti layanan internet yang lebih cepat dengan perangkat yang mudah dipasang.

Di sisi lain, satelit orbit geostasioner (GEO) masih tetap relevan. Terutama untuk kebutuhan broadcast dan backhaul dengan cakupan luas.

Baca Juga: Rekor Pengiriman Tertinggi, Leapmotor Catat Penjualan 71.387 Unit di April 2026,

Ke depan, Indonesia diperkirakan akan mengadopsi pendekatan hibrida antara GEO dan LEO untuk memaksimalkan keunggulan masing-masing teknologi.

Selain itu, teknologi baru seperti direct to device (D2D) mulai diuji coba secara global. Teknologi ini memungkinkan perangkat seperti ponsel atau sensor terhubung langsung ke satelit tanpa infrastruktur terestrial.

Di tengah peluang tersebut, industri domestik menghadapi tekanan besar dari pemain global yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang adil agar tercipta level playing field antara operator lokal dan asing.

Salah satu tantangan utama adalah proses perizinan dan koordinasi frekuensi yang panjang dan kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui International Telecommunication Union (ITU). Proses ini bahkan bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Selain itu, keterbatasan spektrum, khususnya untuk layanan mobile satellite service (MSS), menjadi isu krusial. ITU saat ini masih membahas penambahan alokasi spektrum untuk mendukung layanan D2D yang diperkirakan baru akan rampung pada 2027–2028.

Dari sisi biaya, pelaku industri juga menyoroti perlunya penyesuaian skema biaya hak penggunaan spektrum (BHP), terutama untuk LEO yang bergantung pada jumlah satelit aktif.

Ke depan, industri satelit akan semakin terintegrasi dengan jaringan terestrial dalam kerangka teknologi 6G. Konvergensi ini menjadikan satelit bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan bagian dari sistem komunikasi nasional yang menyatu.

Dengan perubahan tersebut, kebutuhan akan talenta baru juga semakin mendesak. Industri menilai regenerasi menjadi kunci agar Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi global.

Di tengah berbagai tantangan, peluang industri satelit Indonesia tetap terbuka lebar. Dengan strategi yang tepat, kolaborasi kuat, serta dukungan kebijakan, sektor ini berpotensi menjadi pilar penting dalam transformasi digital nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News