KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peneliti Institute for Development of Economics dan Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pemerintah perlu mempercepat distribusi lahan produktif. Tujuannya, untuk menurunkan tingkat ketimpangan di dalam negeri. Badan Pusat statistik (BPS) mencatat, tingkat ketimpangan yang diukur dari gini ratio pada September 2017 sebesar 0,391. Angka itu menurun 0,002 poin dibanding Maret 2017 dan turun 0,003 poin dibanding September 2016. Menurut Bhima, mempercepat distribusi lahan produktif lebih efektif ketimbang memberikan sertifikat. Selain mempercepat distribusi lahan, diperlukan pula pemberdayaan petani reforma agraria agar dampaknya lebih efektif lagi. "Harus di-link-kan juga ke industri pertanian sehingga upaya menurunkan ketimpangan bisa permanen dan berkelanjutan," kata Bhima kepada KONTAN, Selasa (2/1). Sebab menurutnya, gini ratio dalam tiga tahun terakhir cenderung stagnan atau mengalami penurunan yang sangat tipis. Penurunan gini ratio di September 2017 juga lebih disebabkan oleh penurunan pengeluaran masyarakat kelas atas dan lebih memilih menabung di bank "Ini dibuktikan dari tabungan di atas Rp 2 miliar terus mengalami kenaikan pertumbuhan. Jadi turunnya ketimpangan bisa dikatakan semu," tambah dia. Bhima juga mengatakan, pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Caranya, dengan mengoptimalkan dana desa dan program padat karya. Sebab, perbaikan tingkat kemiskinan saat ini lebih didorong oleh penyaluran bansos yang tepat waktu. Sementara dari penciptaan lapangan kerja masih belum optimal. BPS sendiri mencatat persentase penduduk miskin di bulan September 2017 tercatat sebesar 10,12%. Angka itu turun dibanding September yang sebesar 2016 sebesar 10,7% dan Maret 2017 yang sebesar 10,64%. Dengan penurunan persentase penduduk miskin tersebut, jumlah penduduk miskin di September 2017 juga turun menjadi 26,58 juta orang. Di September 2016, jumlah penduduk miskin sebesar 27,76 juta orang dan di Maret 2017 sebesar 26,77 juta orang.
Distribusi lahan produktif bisa tekan kemiskinan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peneliti Institute for Development of Economics dan Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pemerintah perlu mempercepat distribusi lahan produktif. Tujuannya, untuk menurunkan tingkat ketimpangan di dalam negeri. Badan Pusat statistik (BPS) mencatat, tingkat ketimpangan yang diukur dari gini ratio pada September 2017 sebesar 0,391. Angka itu menurun 0,002 poin dibanding Maret 2017 dan turun 0,003 poin dibanding September 2016. Menurut Bhima, mempercepat distribusi lahan produktif lebih efektif ketimbang memberikan sertifikat. Selain mempercepat distribusi lahan, diperlukan pula pemberdayaan petani reforma agraria agar dampaknya lebih efektif lagi. "Harus di-link-kan juga ke industri pertanian sehingga upaya menurunkan ketimpangan bisa permanen dan berkelanjutan," kata Bhima kepada KONTAN, Selasa (2/1). Sebab menurutnya, gini ratio dalam tiga tahun terakhir cenderung stagnan atau mengalami penurunan yang sangat tipis. Penurunan gini ratio di September 2017 juga lebih disebabkan oleh penurunan pengeluaran masyarakat kelas atas dan lebih memilih menabung di bank "Ini dibuktikan dari tabungan di atas Rp 2 miliar terus mengalami kenaikan pertumbuhan. Jadi turunnya ketimpangan bisa dikatakan semu," tambah dia. Bhima juga mengatakan, pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Caranya, dengan mengoptimalkan dana desa dan program padat karya. Sebab, perbaikan tingkat kemiskinan saat ini lebih didorong oleh penyaluran bansos yang tepat waktu. Sementara dari penciptaan lapangan kerja masih belum optimal. BPS sendiri mencatat persentase penduduk miskin di bulan September 2017 tercatat sebesar 10,12%. Angka itu turun dibanding September yang sebesar 2016 sebesar 10,7% dan Maret 2017 yang sebesar 10,64%. Dengan penurunan persentase penduduk miskin tersebut, jumlah penduduk miskin di September 2017 juga turun menjadi 26,58 juta orang. Di September 2016, jumlah penduduk miskin sebesar 27,76 juta orang dan di Maret 2017 sebesar 26,77 juta orang.
