KONTAN.CO.ID - JAKARTA.
Kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading) yang direncanakan berlaku penuh pada 2027 mendatang dinilai membawa konsekuensi signifikan bagi industri air minum dalam kemasan (AMDK). Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Karyanto Wibowo menyatakan, meski pihaknya mendukung tujuan kebijakan tersebut untuk meningkatkan keselamatan dan menjaga infrastruktur jalan, dampaknya terhadap sistem distribusi AMDK tidak bisa diabaikan. “Mengingat karakter produk AMDK yang berbasis volume, dan harus didistribusikan secara luas serta kontinu. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya logistik secara signifikan,” kata Karyanto kepada Kontan, Kamis (19/2/2026).
Baca Juga: Wahana Interfood Nusantara (COCO) Siapkan Tiga Strategi Dongkrak Kinerja di 2026 Saat ini, pemerintah masih berada dalam tahap uji coba dan penertiban kebijakan Zero ODOL yang berlangsung pada periode 27 Januari hingga 31 Mei 2026. Karyanto mengatakan, selama masa uji coba ini pelaku industri AMDK melakukan adaptasi secara bertahap . “Sejumlah penyesuaian yang dilakukan antara lain uji coba penggunaan armada yang lebih sesuai ketentuan, penataan ulang muatan, hingga evaluasi rute dan pola distribusi,” katanya. Tak hanya itu, perusahaan juga mulai menghitung dampak operasional dan biaya logistik sebagai dasar perencanaan ke depan. Namun demikian, ia menekankan bahwa proses penyesuaian tersebut membutuhkan masa transisi agar dapat diterapkan secara konsisten dan efisien.
Hal ini penting agar kepatuhan penuh terhadap kebijakan dapat tercapai tanpa mengganggu kelancaran distribusi air minum yang dikonsumsi ratusan juta masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, Karyanto menjelaskan bahwa selama ini distribusi AMDK sangat bergantung pada angkutan jalan, sejalan dengan kondisi nasional di mana sekitar 68%–70% aktivitas angkutan barang ditopang moda darat.
Armada yang digunakan bervariasi, mulai dari truk ringan, tronton, hingga kontainer, tergantung jarak distribusi dan lapisan rantai pasok, dari pabrik ke distribution center (DC), hingga ke depo, agen, dan ritel. Dengan penerapan Zero ODOL, kapasitas muatan per kendaraan menjadi terbatas. Akibatnya, untuk mendistribusikan volume yang sama, perusahaan harus menambah jumlah perjalanan dan biaya operasional. Kondisi ini berimplikasi langsung pada kenaikan biaya bahan bakar, tol, tenaga kerja, hingga perawatan armada.
Baca Juga: Wahana Interfood (COCO) Targetkan Penjualan dan Laba Tumbuh 20% di 2026 “Hal ini memberatkan bagi AMDK karena produknya berbasis volume dan berat, sementara fleksibilitas menaikkan harga jual relatif terbatas karena sensitivitas konsumen terhadap harga air minum,” ujar Karyanto. Ia merujuk pada kajian Trisakti Institute of Transportation and Logistics yang menunjukkan biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 23–24% terhadap PDB, lebih tinggi dibanding rata-rata negara ASEAN. Transportasi darat menyumbang sekitar 50% dari total biaya logistik domestik. Dengan struktur biaya seperti itu, setiap kebijakan yang mempengaruhi kapasitas dan frekuensi angkutan jalan akan berdampak langsung pada barang konsumsi harian seperti AMDK. Untuk meredam dampak tersebut, pelaku usaha melakukan berbagai penyesuaian internal, seperti optimalisasi rute, konsolidasi pengiriman, penataan ulang jaringan
distribution center, serta peningkatan utilisasi armada. “Di saat yang sama, industri juga berupaya memperkuat efisiensi di luar aspek transportasi agar kenaikan biaya logistik tidak serta-merta dibebankan ke konsumen,” katanya.
Meski mendukung Zero ODOL dalam jangka panjang, AMDATARA menilai masa transisi menjadi fase krusial agar kepatuhan dapat tercapai tanpa mengganggu kelancaran distribusi kebutuhan dasar masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
