KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah genjot pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo bilang, KEK Sorong ditargetkan dapat dioperasikan tahun ini. Menurut Wahyu, KEK Sorong sudah memiliki infrastruktur yang lengkap. Lahannya seluas 198 hektar juga sudah tersertifikasi. ”Kami akan mengusulkan agar peresmian beroperasinya KEK Sorong oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden memang memberi perhatian serius terhadap KEK Sorong, yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di Tanah Papua,” kata Wahyu Utomo pada keterangan tertulisnya, Rabu (21/3). Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto menjelaskan, KEK Sorong sudah memiliki kesiapan infrastruktur berupa jalan dan kantor. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sorong juga sudah melimpahkan kewenangan kepada Administrator KEK Sorong. Dalam waktu dekat, Kementerian Perdagangan dan BKPM juga akan melimpahkan kewenangan.
Ditargetkan cepat selesai, investor KEK Sorong butuh pasokan listrik dan air
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah genjot pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo bilang, KEK Sorong ditargetkan dapat dioperasikan tahun ini. Menurut Wahyu, KEK Sorong sudah memiliki infrastruktur yang lengkap. Lahannya seluas 198 hektar juga sudah tersertifikasi. ”Kami akan mengusulkan agar peresmian beroperasinya KEK Sorong oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden memang memberi perhatian serius terhadap KEK Sorong, yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di Tanah Papua,” kata Wahyu Utomo pada keterangan tertulisnya, Rabu (21/3). Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto menjelaskan, KEK Sorong sudah memiliki kesiapan infrastruktur berupa jalan dan kantor. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sorong juga sudah melimpahkan kewenangan kepada Administrator KEK Sorong. Dalam waktu dekat, Kementerian Perdagangan dan BKPM juga akan melimpahkan kewenangan.