JAKARTA. Sepanjang dua bulan pertama tahun ini, Direktorat Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyerap 7,55% pagu anggaran 2017 atau senilai Rp 873,44 Miliar. Adapun alokasi anggaran direktorat ini tahun 2017 Rp 11,56 Triliun.

Rincian alokasi anggaran adalah sebesar Rp 3,9 triliun untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut. Kemudian alokasi anggaran bidang pelabuhan dan pengerukan Rp 2,3 Triliun, bidang perkapalan dan kepelautan sebesar Rp 68,9 miliar, bidang kenavigasian Rp 1,48 triliun, bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai Rp 111,4 miliar serta dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp 3,6 triliun.

Adapun kegiatan prioritas Direktorat Perhubungan Laut tahun ini diantaranya lanjutan pembangunan kapal perintis 50 unit, lanjutan pembangunan kapal semi kontainer 15 unit, lanjutan pembangunan kapal ternak 5 unit, penyelenggaraan angkutan penumpang perintis 96 trayek, penyelenggaraan angkutan barang Tol Laut 13 trayek, penyelenggaraan angkutan kapal ternak 1 trayek.

Kemudian penyelesaian pembangunan fasilitas pelabuhan (KDP) 62 lokasi, pengerukan alur pelayaran 9 lokasi, lanjutan pembangunan kapal kenavigasian 15 unit, pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 67 Unit, pengadaan dan pembangunan fasilitas telkompel 7 Unit, serta kegiatan sertifikasi termasuk sistem informasi sertifikat pelaut dan buku pelaut.

“Hingga posisi sampai dengan tanggal 26 Februari 2017, dari total 776 paket kegiatan yang dikontrakkan senilai Rp 7,87 Triliun, sebanyak 134 paket sudah dalam proses lelang (21,27%), 169 paket sudah kontrak (55,31%), dan sisanya 473 paket belum dilelang (23,42%). " jelas Dirjen Perhubungan Laut, Tonny Budiono dalam keterangan resmi, Rabu (1/3).

Untuk percepatan pelelangan dan penyerapan anggaran di tahun 2017, Tonny menghimbau kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan agar segera melakukan pelelangan untuk kegiatan Tahun Anggaran 2017 di lingkungan unit kerja masing-masing.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/16/10/DJPL-17 tentang Percepatan Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan DIPA Tahun 2017 di lingkungan Ditjen Hubla yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2017.

Tonny menginstruksikan agar kontrak pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017 sudah dapat ditandatangani paling akhir bulan Maret 2017. “Apabila sampai dengan target waktu yang telah ditentukan, KPA belum melaksanakan lelang tidak mengikat maka akan segera dilakukan evaluasi lebih lanjut. Saya juga minta kepada para Direktur terkait untuk secara proaktif melakukan supervisi dalam upaya memastikan tercapainya target tersebut,” tegas Tonny.

Lebih lanjut Tonny juga menegaskan apabila sampai batas waktu tersebut belum dilakukan pelelangan tanpa disertai justifikasi yang jelas, maka kegiatan tersebut akan direalokasi untuk kegiatan strategis/Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, Pemerintah telah menetapkan beberapa Proyek Strategis Nasional Sub Sektor Perhubungan Laut antara lain pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung, pembangunan Pelabuhan di Jawa Barat bagian Utara (Patimban), pembangunan Pelabuhan Sorong, pembangunan Pelabuhan Kalibaru, pembangunan Pelabuhan Makassar New Port, pengembangan Pelabuhan Kijing, Inland Waterways/Cikarang Bekasi Laut (CBL), dan proyek strategis lainnya.

Dengan ditetapkanya proyek-proyek strategis tersebut akan semakin meningkatkan kinerja Ditjen Hubla terutama dalam meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang berasal dari uang rakyat. Tonny optimistis daya serap anggaran Ditjen Perhubungan Laut tahun ini bisa mencapai 90% lebih.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto