JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% terhadap jalan tol bulan depan sudah tepat. Harga minyak dunia yang rendah dan deflasi pada Januari dan Februari 2015, meyakinkan Ditjen Pajak untuk menerapkan aturan tersebut pada 1 April mendatang.

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kemenkeu Irawan mengatakan, pihaknya telah menyiapkan aturan tersebut melalui Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) Nomor 10 Tahun 2015 sejak 2 Maret 2015. Meski demikian, ia mengaku bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu hasil mitigasi inflasi yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu.

"Sehingga kita harapkan pengenaan ini pengaruhnya ke inflasi enggak besar," kata dia kantornya, Kamis (5/3).

Di sisi lain, Ditjen Pajak telah melakukan komunikasi pengusaha jalan tol dan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dalam hal ini adalah Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).

Selain itu, Ditjen Pajak juga masih akan menunggu peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai teknis pemungutan PPN tol, pasalnya penambahan pajak tersebut menjadikan tarif tol mengalami pembulatan agar memudahkan pembayaran.

Ditjen Pajak sendiri tidak bisa mengundur lebih lama penerapan kebijakan PPN jalan tol tersebut. Potensi Rp 1,2 triliun dari pajak tersebut dapat berkontribusi untuk mengejar penerimaan pajak yang ditargetkan tahun ini. Apalagi, Rencana tersebut telah tercetus sejak tahun 2003, tetapi selalu mengalami penundaan lantaran kala itu industri jalan tol sedang dalam tahap pengembangan.

"Kalau diundur lagi, kita enggak bisa bayangkan soal inflasinya. Bisa saja September kita naikkan, tapi kan kita tidak tahu inflasi bulan itu rendah apa tinggi," tambah dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan