JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak membantah pernyataan ED, pegawai pajak yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany terkait dengan penyelesaian kasus pajak PT The Master Steel Manufactory. "Tidak benar ada keterlibatan Dirjen Pajak Fuad Rahmany dalam proses pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) dan atau penyidikan PT The Master Steel Manufactory," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kismantoro Petrus dalam rilis yang diterima KONTAN, Kamis (30/5). Disebutkan bahwa proses pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT The Master Steel Manufactory dilakukan melalui Surat Perintah Nomor Print-1/WPJ.20/BD.04/2010 tanggal 12 Januari 2010. Sedangkan Fuad baru menjabat sebagai Ditjen Pajak pada 21 Januari 2011. "Sehingga, sangat tidak mungkin ada intervensi dari Ditjen Pajak dalam proses tersebut," tambahnya. Untuk itu Ditjen Pajak mengimbau KPK untuk segera memeriksa kebenaran dari pernyataan ED yang disampaikan melalui pengacaranya tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ditjen Pajak bantah terlibat kasus penggelapan
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak membantah pernyataan ED, pegawai pajak yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany terkait dengan penyelesaian kasus pajak PT The Master Steel Manufactory. "Tidak benar ada keterlibatan Dirjen Pajak Fuad Rahmany dalam proses pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) dan atau penyidikan PT The Master Steel Manufactory," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kismantoro Petrus dalam rilis yang diterima KONTAN, Kamis (30/5). Disebutkan bahwa proses pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT The Master Steel Manufactory dilakukan melalui Surat Perintah Nomor Print-1/WPJ.20/BD.04/2010 tanggal 12 Januari 2010. Sedangkan Fuad baru menjabat sebagai Ditjen Pajak pada 21 Januari 2011. "Sehingga, sangat tidak mungkin ada intervensi dari Ditjen Pajak dalam proses tersebut," tambahnya. Untuk itu Ditjen Pajak mengimbau KPK untuk segera memeriksa kebenaran dari pernyataan ED yang disampaikan melalui pengacaranya tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
