KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) mengenai perpajakan bagi usaha tambang dan mineral. Beleid ini untuk memungut pajak penghasilan (PPh) perusahaan tambang hasil peralihan kontrak karya (KK). Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemkeu Yunirwansyah menjelaskan, RPMK tersebut merupakan amanat dari Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Beleid itu menyebutkan ada hak dan kewajiban perpajakan dari kegiatan usaha pertambangan yang berasal dari izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), dan IUPK Operasi Produksi dari KK. Baca Juga: Strategi Jokowi menyusun kabinet
Ditjen pajak bidik perusahaan tambang pasca kontrak karya
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) mengenai perpajakan bagi usaha tambang dan mineral. Beleid ini untuk memungut pajak penghasilan (PPh) perusahaan tambang hasil peralihan kontrak karya (KK). Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemkeu Yunirwansyah menjelaskan, RPMK tersebut merupakan amanat dari Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Beleid itu menyebutkan ada hak dan kewajiban perpajakan dari kegiatan usaha pertambangan yang berasal dari izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), dan IUPK Operasi Produksi dari KK. Baca Juga: Strategi Jokowi menyusun kabinet