KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang menyebut banyak pengusaha besar yang takut mendukungnya sebagai capres.

Hal ini dikarenakan pengusaha besar tersebut akan diperiksa laporan pajaknya usai bertemu atau berinteraksi dengannya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, pihaknya dalam melakukan edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa bersikap profesional serta menjunjung tinggi integritas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Target Penerimaan Pajak Tahun Depan Naik Jadi Rp 1.988,8 Triliun

Dwi bilang, DJP Kemenkeu akan melakukan pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian pajak (restitusi), serta pengujian kepatuhan Wajib Pajak menggunakan analisis risiko berdasarkan data pihak ketiga yang diterima oleh DJP atau compliance risk management.

"Pemeriksaan yang dilakukan tidak didasarkan pada alasan subjektif tertentu," ujar Dwi dalam keterangan resminya, Selasa (19/9).

Ia menambahkan, sebelum dilakukan pemeriksaan, pihaknya akan menyampaikan imbauan untuk memberikan kesempatan agar Wajib Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan menyetorkan kekurangan pajaknya ke kas negara.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut terdapat sejumlah pengusaha besar yang takut untuk mendukungnya sebagai capres di Pilpres 2024. Ia bilang, ketakutan tersebut lantaran terdapat sejumlah pengusaha yang diperiksa laporan pajaknya usai bertemu atau berinteraksi dengannya.

"Yang besar-besar (pengusaha) gak ada yang berani mendekat. Yang mendekati yang menengah-menegah semua. Takut, karena kami mengalami, pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, setelah itu mereka mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dan pemeriksaan yang lain-lain," ujar Anies dalam acara Mata Najwa on Stage, Selasa (19/9).

Baca Juga: DJPPR Kemenkeu: Perhitungan Utang Negara Dibagi Jumlah Penduduk Itu Keliru

Ia membeberkan, terdapat salah satu pengusaha yang membantu aktivitas para relawan di sejumlah daerah namun setelahnya seluruh perusahaan dari pengusaha tersebut langsung diperiksa meski pemeriksaan tersebut diklaim sebagai pemeriksaan acak.

"Ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random tapi 10 perusahaan miliknya semua diperiksa pajak. Itu yang katanya random," terang Anies. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi