Ditjen Pajak Perluas Jaring Pajak, SP2DK Kini Jangkau Wajib Pajak Belum Terdaftar

Minggu, 11 Januari 2026 13:40 WIB

Oleh: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tidak hanya ditujukan kepada wajib pajak yang telah terdaftar, tetapi juga dapat dikirimkan kepada pihak yang belum tercatat dalam sistem perpajakan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025. Aturan ini menegaskan kewenangan DJP dalam melakukan pengawasan dan pendalaman data perpajakan yang lebih luas.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan, kebijakan ini sejalan dengan semakin luasnya basis data serta akses informasi yang dimiliki Ditjen Pajak. Selain itu, kualitas pendalaman data perpajakan juga semakin detail dan komprehensif.

“Saat ini basis data dan akses datanya semakin luas, pendalaman datanya juga semakin dalam dan detail. Karena itu, SP2DK tidak hanya dilakukan untuk mengonfirmasi wajib pajak yang sudah terdaftar, tetapi juga untuk mengonfirmasi keseluruhan data yang dimiliki DJP,” ujar Bimo dalam konferensi pers, Kamis (8/1).

Menurut Bimo, data yang dimanfaatkan DJP tidak terbatas pada wajib pajak yang telah terdaftar. Ditjen Pajak juga menggunakan informasi terkait subjek atau entitas yang belum tercatat dalam sistem perpajakan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi ekstensifikasi pajak untuk memperluas basis kepatuhan dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bimo menegaskan, apabila dari hasil pengawasan ditemukan bahwa suatu subjek atau entitas telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, DJP berwenang mengirimkan SP2DK berdasarkan data dan informasi yang dimiliki.

“Apabila dari jangkauan pengawasan kami ditemukan bahwa subjek atau entitas tersebut telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai amanat undang-undang perpajakan, maka kami akan mengirimkan SP2DK berdasarkan informasi dan data yang kami miliki,” pungkasnya.