KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah melewati asesmen pertukaran informasi perpajakan berdasarkan permintaan atau Exchange of Information (EoI) on Request dari sisi regulasi, Indonesia akan dinilai kesiapan sistemnya untuk implementasi dari pertukaran informasi.

Di mana mencakup  informasi atas penerima penghasilan yang memiliki kendali dan keleluasaan sebenarnya atau beneficial owner (BO).

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol mengatakan, untuk itu, saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menyiapkan sistem informasi yang akan digunakan agar Ditjen Pajak bisa mengakses informasi BO yang dimiliki oleh PPATK.

“Inisiasinya PPATK, regulasinya nanti di Kemenkumham,” ujar John saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (21/6).

Ia mengatakan, sistem ini perlu dipersiapkan dengan serius. Sebab, tiga sampai empat tahun lagi Indonesia akan dinilai untuk sistem ini oleh Global Forum dalam hal pelaksanaan EoIR.

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, apabila sistem ini sudah berjalan, Ditjen Pajak bisa langsung mengakses data BO.

“Bila ini sudah operasional dan kredibel, maka Ditjen Pajak bisa langsung mengakses data tersebut, dalam hal ada dugaan tax fraud,” jelasnya kepada Kontan.co.id.

Dian melanjutkan, sistem informasi untuk Ditjen Pajak ini jangan sampai terlalu lama untuk diselesaikan. Sebab, menjalani Perpres BO sendiri saja sudah merupakan pekerjaan yang sulit lantaran butuh kerja sama yang baik antara Kemenkumham, LPP, PPATK dan pihak korporasi dalam meng-enforce ketentuan ini dengan konsisten.

“Tidak boleh terlalu lama, saya kira mereka sedang serius menyelesaikannya,” kata Dian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto