KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan perkembangan terbaru terkait proses serah terima (handover) sistem administrasi perpajakan Coretax dari vendor kepada pemerintah. 

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa DJP telah menerima source code Coretax dalam dua gelombang, lebih cepat dari batas waktu kontrak.

Bimo menjelaskan bahwa sesuai komitmen kontrak dengan sistem integrator, serah terima penuh Coretax dijadwalkan berlangsung pada 15 Desember 2025, termasuk penyerahan source code. 

Cuan Optimal Bonus Akhir Tahun dari Investasi Rendah Risiko Deposito Bank Digital

Namun, vendor telah menyerahkan dua batch source code lebih awal, bahkan pada saat era Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga: Pelaporan SPT PPh dan PPN Lewat Coretax Capai 8,2 Juta hingga November 2025

"Kami sudah mendapatkan dua kali source code. Yang pertama 14 Juli 2025 disampaikan langsung kepada kami dan kami sudah laporkan kepada Ibu Menkeu (Sri Mulyani) pada saat itu. Kemudian yang terakhir 17 November 2025," kata Bimo dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/11).

DJP juga telah membentuk task force khusus berisi 24 programmer terbaik untuk mempercepat penguasaan teknis terhadap sistem Coretax. 

Selama satu bulan penuh, tim ini mengikuti boot camp intensif guna memaksimalkan pemahaman terhadap source code yang telah diterima.

"Kami sedang melakukan boot camp selama satu bulan full 24 programmer kami yang kami pilih yang paling bagus untuk akselerasi menajamkan penguasaan source code yang sudah kami dapatkan dan sejak Juli 2025," katanya.

Baca Juga: Wajib Pajak Konglomerat Diawasi Ketat Lewat Coretax

Sejak pertengahan tahun, DJP juga telah menyiapkan sejumlah work around dan pengembangan internal yang akan langsung diterapkan setelah masa retensi berakhir dan Coretax resmi berada di bawah kendali penuh DJP.

Implementasi coretax secara operasional telah berjalan sejak Januari 2025. Saat ini, sistem masih berada dalam masa post implementation support, di mana penyedia luar negeri masih memegang tanggung jawab penuh sampai 15 Desember 2025.

Setelah handover, seluruh pengelolaan, penyempurnaan, penanganan bug, hingga pengembangan lanjutan akan dilakukan sepenuhnya oleh DJP. 

Meski demikian, bantuan dari vendor atau pihak ketiga tetap dimungkinkan jika diperlukan.

"Namun tidak menutup kemungkinan apabila dibutuhkan DJP bisa meminta dukungan dari pihak ketiga atau vendor," pungkasnya.

Selanjutnya: Pengamat Penerbangan Soal Bandara IMIP: Bandara Legal di Bawah Kemenhub

Menarik Dibaca: 4 Tanda Harus Ganti Bra, Perhatikan Cup hingga Kawat Bra

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News